Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU

Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dinilai punya posisi yang seimbang apabila rencana Freeport menggugat Indonesia ke forum arbitrase internasional jadi ditempuh. Namun, posisi setara ini dibatasi sepanjang konteksnya mengenai kepatuhan atas kontrak karya yang disepakati pertama kali sejak tahun 1967 serta perubahannya.
Staf pada Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Hak Asasi Manusia, Ifdhal Kasim, mengatakan bahwa bila selama ini Freeport berpegang pada kontrak karya dengan pemerintah Indonesia dan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan terkait operasi pertambangan, maka Freeport sejatinya telah melanggar sendiri kesepakatan yang tercantum dalam kontrak karya generasi II (dikenal dengan istilah kontrak karya pembaruan) yang ditekan tahun 1991 silam.

“Tetapi di KK generasi ke-II, Freeport nyatakan divestasi 51% dengan tahapan-tahapan tertentu,” kata Ifdhal di Jakarta akhir Februari kemarin.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperlukan supaya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ditegakkan, dan pemerintah dapat mengatur secara tegas pengelolaan minerba yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, salah satunya divestasi hingga mencapai 51%. (Baca Juga: Holding BUMN Pertambangan ‘Modal’ Ambil Alih Divestasi Freeport)

Boleh dibilang, skema divestasi yang diatur PP Nomor 1 Tahun 2017 benar-benar baru. Bahkan, skema ini berlaku juga buat setiap pemegang IUP dan IUPK, termasuk pemegang saham yang melakukan tahap eksplorasi serta tahap operasi produksi yang dimiliki atau dikuasai penanam modal asing. Mereka wajib melakukan divestasi secara bertahap paling sedikit 51% dari total sahamnya sejak akhir tahun kelima sesuai tahun produksi.

“Kalau mereka (Freeport) sebut pemerintah tidak patuh dengan Kontrak Karya, itu keliru,” tambah Ifdhal yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM Periode (2007-2010;2010-2012).

Skema Divestasi PP Nomor 1 Tahun 2017
Tahun Produksi Persentase Divestasi Minimal
(dari Total Saham)
Tahun ke-6 20%
Tahun ke-7 30%
Tahun ke-8 37%
Tahun ke-9 44%
Tahun ke-10 51%
Penawaran itu harus dilakukan paling lambat 90 hari sejak lima tahun setelah dikeluarkan IUP OP tahap penambangan badan usaha. Sebagai pengingat, sebelumnya, ketentuan divestasi dilakukan dengan skema penawaran yang berbeda bergantung pada dua hal, yakni apakah pemegang IUP OP atau IUPK OP melakukan sendiri kegiatan pengolahan atau pemurnian atau tidak dan metode penambangan yang berbeda. (Baca Juga: 3 Komponen Penting Kebijakan Divestasi Saham Perusahaan Tambang)

Mesti diingat, saham yang didivestasikan harus ditawarkan kepada pihak Indonesia, khususnya pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD dan badan usaha swasta nasional. Dalam setiap penawaran, pemerintah pusat merupakan pihak yang didahulukan. Baru setelah pemerintah pusat tidak bersedia, maka badan usaha yang melakukan divestasi menawarkan sahamnya secara berjenjang pertama kepada Pemda, kedua kepada BUMN/BUMD, dan ketiga baru kepada badan usaha swasta nasional.

Menjadi menarik, bagaimana sebetulnya kedudukan kontrak karya dan ketentuan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam melihat konteks Freeport dan Pemerintah Indonesia?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya untuk tambang tembaga dan emas tanggal 7 April 1967 dengan Freeport Indonesia Incorporated. Kontrak tersebut diperpanjang dengan kontrak karya atau contract of work yang ditandatangani tanggal 30 Desember 1991 dengan PT Freeport Indonesia yang merupakan penerus dari Freeport Indonesia Incorporated sebagai kontraktor.

Perlu dicatat, pada awalnya, kendala dalam perundingan Freeport dengan Pemerintah Indonesia adalah belum adanya bentuk kontrak pertambangan yang sudah baku. Mula-mula, pihak Departemen Pertambangan menawarkan suatu bentuk kontrak pertambangan mirip dengan Kontrak Bagi Hasil yang telah berlaku untuk usaha perminyakan asing. Kontrak ini ternyata tidak sesuai dengan operasi pertambangan mineral yang memerlukan dana investasi yang jauh lebih besar dengan masa pengembalian modal yang lebih panjang daripada usaha perminyakan.

Bob Duke dari Freeport, kemudian menyusun suatu Kontrak Karya yang sedikit banyak merupakan persilangan antara model kontrak minyak yang berlaku sebelum Kontrak Bagi Hasil diterapkan di Indonesia dan model konsesi pertambangan sebagaimana berlaku di masa Hindia Belanda. (Baca Juga: Mencermati Konstitusionalitas Kebijakan Hilirisasi Mineral)

Pada prinsipnya, kontrak karya merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, di mana Freeport ditunjuk sebagai kontraktor dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan tembaga dan emas di wilayah tertentu di Papua. Artinya, kontrak karya itu sebagai undang-undang yang mengikat sebagaimana asas pacta sunt servanda yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya.

Dasar hukum yang menjadi acuan waktu itu adalah UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1967 mengatur bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967 mengatur bahwa pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dengan mengadakan perjanjian (kontrak karya). Teknis pembuatan kontrak karya itu sendiri boleh dikatakan menyerupai proses penyusunan undang-undang. Pemohon mengusulkan kontrak karya ke Menteri ESDM. Lalu, Menteri ESDM menugaskan Dirjen Minerba untuk membentuk tim negosiasi yang kemudian hasil negosiasi tersebut dimintakan pendapat dari instansi terkait.

Paling tidak, instansi terkait yang dimintakan pendapat di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, serta Pemprov dan Kabupaten. Selanjutnya, Menteri ESDM berkonsultasi dengan DPR untuk memperoleh persetujuan. Bila disetujui, kontrak karya tersebut diajukan ke Presiden.

Kemudian, kontrak karya itu ditandatangani oleh pemohon dan Menteri ESDM atas nama Presiden RI. Nantinya, kontrak karya tersebut ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden RI. Kontrak karya itu dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bilamana terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku. Oleh karena penyusunan kontrak karya itu serupa dengan undang-undang, maka kedudukan kontrak karya disetarakan dengan undang-undang bagi pihak yang bersepakat.

Setelah ditemukannya Grasberg yang memiliki cadangan yang sangat besar, maka diperlukan investasi yang sangat besar sehingga Freeport kala itu merasa butuh kepastian hukum untuk operasi di Grasberg. Alhasil, lahirlah kontrak karya generasi II (kontrak karya II) yang disahkan pemerintah tahun 1991 silam. Sejatinya, kontrak karya ini bukanlah perpanjanan kontrak karya generasi I melainkan kontrak karya yang betul-betul baru.

Negosiasi berjalan hampir 2,5 tahun diikuti konsultasi dengan DPR. Dalam prosesnya, kontrak karya generasi II ini juga mendapat perhatian dari banyak kalangan mulai dari pengamat ekonomi, ahli hukum, ahli pertambangan, tokoh masyarakat Papua, hingga sejumlah organisasi profesi. Pembaruan kontrak karya ini dianggap sebagai bentuk koreksi atas kontrak karya generasi I tahun 1967. Saat itu, Indonesia dinilai mendapat keuntungan lebih besar dari kehadiran Freeport.

Kesepakatan yang dirujuk terkait perpanjangan kontrak karya dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) kontrak karya Freeport. Dalam pasal ini, disepakati jangka waktu awal kontrak karya yang telah disepakati adalah 30 tahun sejak tanggal ditandatangani, yakni berakhir 30 Desember 2021. Selain itu, Freeport berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut untuk dua kali sepuluh tahun berturut-turut.

Pasal 31 ayat (1) Kontrak Karya

Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.

Di tengah berjalannya kontrak karya, pemerintah mengundangkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Rezim kontrak karya tidak lagi dikenal dalam undang-undang ini. Sebaliknya, UU Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai mekanisme pertambangan. Dengan kata lain, pasca aturan ini berlaku 12 Januari 2009, tidak mungkin ada kontrak karya baru ataupun perpanjangan kontrak.

Sementara, untuk kontrak karya yang telah berlangsung, tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir namun harus tetap disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Nomor 4 Tahun 2009 itu berlaku. Lantas, bagaimana dengan klausula yang menyatakan bahwa kontraktor dapat melakukan perpanjangan kontrak, seperti yang disepakati dalam kontrak karya Freeport? dan hal ini pun tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009.

Namun, dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disinggung mengenai perpanjangan kontrak karya (Saat ini diperbaharui dengan PP Nomor 1 Tahun 2017). Pasal 112B PP Nomor 77 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi diberikan Menteri ESDM setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri ESDM. Permohonan itu harus diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya tersebut berakhir.

Tepat pada 9 Juli 2015, Freeport mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya kepada pemerintah Indonesia. Surat ini pun sudah direspons melalui surat tanggapan Nomor 6665/05/MEM/2015 tertanggal 11 September 2015. Menariknya, mengenai perpanjangan tersebut ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tanggal 25 Juli 2014 antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. (Baca Juga: Enam Poin Kesepakatan Renegoisiasi Kontrak Karya dengan Freeport)

MoU tersebut memuat enam klausula yang wajib dipenuhi Freeport sebelum mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, antara lain pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, penyesuaian luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, penerimaan Negara, divestasi, dan persyaratan administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. (Baca Juga: SBY Terbitkan Keppres Tim Evaluasi Kontrak Karya)

Prasyarat ini sebelumnya tidak disepakati dalam Pasal 31 ayat (1) kontrak karya. Lantas, menimbulkan pertanyaan paling tidak apakah MOU ini mengikat para pihak? tentunya mesti dikaji. Namun yang pasti, dalam MoU ini disebutkan bahwa: “Para Pihak mengakui bahwa Nota Kesepamahan ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana tercantum dalam KK”. (Baca Juga: Freeport Teken MoU Renegoisiasi Kontrak)

MoU antara Freeport dan Indonesia*

“2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi awal KK, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan untuk jangka waktu 1 x 10 (sepuluh) tahun. Dengan mempertimbangkan investasi yang telah dan akan ditanamkan melalui pengembangan Tambang Bawah Tanah dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi ketentuan Pasal 170 UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka menjamin tersedianya pasokan konsentrat dalam jangka panjang, maka Perusahaan wajib memenuhi kewajibannya dalam amandemen KK sebagai berikut: (a) pengolahan dan pemurnian dalam negeri, (b) kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang-barang dan jasa dalam negeri, (c) penyesuaian luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, (d) penerimaan Negara, (d) divestasi, dan (f) persyaratan administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Sepanjang Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan Pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja terkait kewajibankewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan menyampaikan perhatian-perhatiannya dengan memberikan pemberitahuan dan waktu yang wajar kepada Perusahaan untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi perhatian, Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan kelanjutan operasi Perusahaan secara tidak wajar.”

*Diringkas

Dengan adanya sejumlah ketentuan diatas, pemegang kontrak karya, seperti Freeport misalnya secara tidak langsung dibatasi untuk melakukan perpanjangan kontrak sepanjang merujuk ke dalam kontrak karya Freeport. Namun, jika pemerintah tetap memperpanjang kontrak karya, baik kontrak karya dalam arti sebenarnya ataupun dalam pengertiannya IUPK Operasi Produksi Perpanjangan, berakibat pemerintah akan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Sebaliknya, ada juga kecenderungan pemerintah melanggar kontrak karya sepanjang kontrak karya tersebut mengatur mengenai perpanjangan. Mesti diingat, pelanggaran terhadap kontrak karya merupakan breach of contract. Dalam konteks Freeport, Pasal 21 kontrak karya diatur bahwa pelanggaran terhadap kontrak diselesaikan melalui rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan pada arbitrase United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

                                                  ARTICLE 21
SETTLEMENT OF DISPUTES

1.    The Government and the Company hereby consent to submit all disputes between the Parties hereto arising, before or after termination hereof, out of this Agreement or the application hereof or the operations hereunder, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations hereunder, for final settlement, either by conciliation, if the Parties wish to seek an amicable settlement by conciliation, or to arbitration. Where the Parties seek an amicable settlement of a dispute by conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules contained in resolution 35/52 adopted by the United Nations General Assembly on 4 December, 1980 and entitled “Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law” as at present in force. Where the Parties arbitrate, the dispute shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on 15 December, 1976 and entitled “Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law” as at present in force. The foregoing provisions of this paragraph do not apply to tax matters which are subject to the jurisdiction of Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board of Taxes). The language to be used in conciliation and arbitration proceedings shall be the English language, unless the Parties otherwise agree.

2.    Before the Government or the Company institutes an arbitration proceeding under the UNCITRAL Arbitration Rules, it will use its best endeavors to resolve the dispute through consultation and use of administrative remedies; provided that the Company shall not be obligated to pursue any such remedies for more than one hundred and twenty days after it has notified the Government of an impending dispute if such remedies involve a request or application to the Government or any of its departments or instrumentalities.

Sebelumnya, aktivis dan pegiat tambang, Hendrik Siregar menilai Freeport tidak bisa membawa masalah ini ke forum arbitrase internasional. Menurutnya, kontrak karya generasi ke-2 Freeport dan pemerintah Indonesia telah jelas menyepakati bahwa forum arbitrase dapat dipilih sepanjang kedua belah pihak sepakat membawa ini ke arbitrase. Artinya, bila pemerintah Indonesia tidak sepakat menyelesaikan lewat arbitrase, maka forum ini tidak bisa ditempuh.

“UNCITRAL bisa dipakai kalau dua pihak (Freeport dan Pemerintah Indonesia) sepakat,” sebut Hendrik yang juga mantan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) akhir Februari kemarin di Jakarta.

Kata Hendrik, Pasal 21 kontrak karya menyebut bahwa setiap pelanggaran kontrak (breach of contract) wajib diselesaikan melalui rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan arbitrase UNCITRAL. Hendrik menegaskan, Freeport sendiri dari segi kedudukan cukup lemah lantaran melanggar ketentuan divestasi dan smelter dalam kontrak karya. Dalam kontrak karya generasi ke-2 yang diteken tahun 1991, Freeport sepakat akan melakukan divestasi 51% tahun 2011 dan menyerahkan kepada pemeritah.

Tapi apa yang terjadi, Hendrik menyebutkan bahwa tahun 2014 Freeport dan pemerintah menandatangai Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya mengamandemen isi kontrak karya mengenai divestasi dari 51% menjadi 30%. Selanjutnya, mengenai smelter. Kata Hendrik, Freeport berencana membangun pabrik pemurnian mineral di Gresik, Jawa Timur. Namun, kontrak karya yang disepakati jauh silam itu hanya terkait tembaga. Padahal, Freeport juga menambang selain tembaga seperti emas yang tentunya itu juga punya konsekuensi terhadap kewajiban pembangunan smelter. “PTFI melanggar UU Minerba dan Kontrak Karya,” sebutnya.

Pengajar Hukum Bisnis Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Khamami Zada, menilai perubahan rezim dari kontrak karya menjadi rezim perizinan pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 punya sejumlah konsekuensi. Pertama, dari aspek hubungan hukum, bersifat publik dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara, bukan hukum perdata. Kedua, dari aspek penerapan hukum dilaksanakan oleh pemerintah, bukan kedua belah pihak.

Kemudian yang ketiga, tidak berlaku pilihan hukum. Keempat, sengketa diajukan ke PTUN, bukan arbitrase internasional. Kelima, hak dan kewajiban Pemerintah RI lebih besar. Keenam, sumbernya adalah peraturan perundang-undangan, bukan kontrak. Dan ketujuh, akibatnya bersifat sepihak, bukan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Khamami, UU Minerba memberikan arah yang jelas tentang keberlakuan Kontrak Karya. Pasal 169 UU Minerba menyatakan: (a) bahwa Kontrak Karya yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan (b) ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan.

Ketentuan Pasal 169 di atas sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam pengertian sebaliknya, jika bertentangan, maka perjanjian menjadi batal. Namun demikian, menurut Khamami, dengan menggunakan asas pacta sunt servanda, maka Pemerintah RI tunduk pada asas mengikatnya perjanjian sehingga Pemerintah RI tidak bisa memaksakan secara sepihak untuk mengubah Kontrak Karya Freeport dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, termasuk sejumlah isu strategis dalam Undang-undang ini, yaitu:

1.    Luas wilayah dibatasi maksimal 100.000 hektare dan maksimal 25.000 hektare untuk wilayah operasi (Pasal 83).
2.    Perpanjangan kontrak paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang masing-maisng 10 tahun. Pemegang izin operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 kali harus mengembalikan wilayah operasinya kepada Pemerintah RI (Pasal 83)
3.     Penerimaan negara dalam bentuk besaran royalty sebesar 4 persen untuk tembaga, 3,75 persen untuk emas, dan 3,25 persen untuk perak dari harga jual.
4.    Kewajiban divestasi mulai berlaku setelah perusahaan berproduksi selama 5 tahun kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta nasional (Pasal 79 dan 112).
5.    Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun pabrik pengolahan (smelter) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral (Pasal 79, 102, 103, 104, 124).
6.    Kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri (Pasal 141)
Sekilas Tentang si Penasehat Hukum
Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketika itu, pemerintah Orde Baru membuka hubungan dengan dunia barat, setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan akibat suasana politik dalam negeri. Sejak itu, terbuka kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, yakni Papua.

Namun, dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Satu hal yang perlu dicatat, sepak terjang Freeport di Indonesia tak lepas dari nama Ali Budiardjo. Kisah ini tertuang dalam buku berjudul “Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I, Membangun Tambang di Ujung Dunia”.

Dalam buku itu ditulis, setelah adanya UU No.1 Tahun 1967, Freeport memulai usaha pendekatan dan Julius Tahija, Manager Indonesia dari perusahaan minyak Texaco diminta bantuannya untuk mengatur pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang saat itu menjabat Menteri Pertambangan & Minyak Indonesia. Julius Tahija adalah mantan militer sekutu di masa Perang Dunia II yang mempunyai nama baik di Amerika. Sebab, ia mampu mempertahankan operasi perusahaan minyak Amerika-Texaco di tahun-tahun yang amat sulit semasa rezim Orde Lama.  Freeport kemudian meminta Tahija mencari seorang penasehat hukum dan diusulkan Ali Budiardjo, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, kemudian Kepala Biro Perencanaan Nasional.

Ali Budiardjo adalah lulusan Rechtshogeschool di Jakarta. Pada 1937, ia menggondol gelar Meester in de Rechten.  Ketika ditunjuk sebagai penasehat hukum Freeport Indonesia, pada waktu itu Ali baru saja menjadi wiraswasta baru, yakni mendirikan kantor penasihat hukum, setelah sebelumnya meraih gelar magister dalam ilmu Manajemen Industrial di Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat. Freeport menjadi klien pertama dari kantor penasihat hukum itu. Kantor hukum itu dikenal dengan nama ABNR (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro).

(sumber ; Hukumonline)

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM

Fakultas Hukum UNIKU boleh berbangga karena Sarana Pengabdian Masyarakat yang di miliki mendapat Akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Di Provinsi Jawa Barat hanya ada 5 (lima) Fakultas Hukum yang mempunyai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM yaitu  1). Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU, 2). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNSIKA Karawang, 3). Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, 4). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unswagati, 5). Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNPAS, demikian disampaikan Ketua PKBH FH UNIKU, Suwari Akhmaddhian.,S.H,M.H. pada Senin 11 Januari 2016.

“proses verifikasi dan akreditasi berjalan cukup panjang mulai pendaftaran pada awal Oktober 2015 sampai dengan pengumuman awal Januari 2016, berdasarkan informasi yang mendaftar ada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Bantuan Hukum yang baru dan yang dinyatakan lulus 21 (dua puluh satu)  Organisasi Bantuan Hukum, adapun indikator penilaian mulai dari sarana prasarana, perkara yang ditangani, jumlah advokat dan para legal sampai dengan akta badan hukumnya, kita cukup optimis karena jumlah advokat yang ada pada kami yaitu lebih dari 5 (lima) orang advokat, PKBH FH UNIKU patut bersyukur kerena di usianya yang baru 3 (tiga) tahun sudah sejajar dengan fakultas-fakultas hukum yang lain di Provinsi Jawa Barat, Kelulusan Akreditasi ini menjadikan kami semakin memperkuat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, selain sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat juga sebagai inkubator mahasiswa dalam pembelajaran mahasiswa melalui proses magang”, kata Suwari menjelaskan.

Kelulusan Akreditasi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan bentuk kepercayaan pemerintah atau negara kepada PKBH khususnya dan Fakultas Hukum UNIKU dan tentu kepercayaan itu harus dijaga dengan menjalankan kegiatan-kegaiatan sesuai dengan standar dari Kementerian, dengan ini diharapkan citivitas akademika FH UNIKU meningkatkan terus prestasi-prestasi pada yang akan datang, demikian disampaikan Dekan FH UNIKU, Haris Budiman.,S.H,M.H.

Fakultas Hukum UNIKU Buka Penerimaan Calon Mahasiswa Baru TA 2016-2017

images/foto_berita/7967947078_804251143054713_766749520208890097_n.jpg-UNIKU

UNIKU JAYA – Memasuki tahun ajaran akademik 2016/2017, Universitas Kuningan (UNIKU) kembali membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, yang merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU Dr. Dikdik Harjadi, M.Si., Senin (04/01/2016).

“penerimaan calon mahasiswa baru UNIKU kembali dibuka. Untuk pendaftarannya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 dimulai dari 04 Januari – 12 Mei 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancara pada 14 Mei 2016. Sedangkan untuk gelombang 2 pendaftarannya dimulai dari 14 Mei – 18 Agustus 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancaranya pada 20 Agustus 2016,” papar Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU.

UNIKU memiliki 5 Fakultas dengan 15 Program Studi yang  semua sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Fakultas Hukum (FH) merupakan salah satu fakultas di UNIKU dengan Program Studinya Ilmu Hukum (S1) membuka kelas reguler pagi dan reguler malam (karyawan). Fakultas Hukum UNIKU di dukung fasilitas Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU yaitu tempat Magang dan Praktek Kemahiran Hukum dan Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran.

Selain itu, Universitas Kuningan juga menyiapkan berbagai fasilitas kegiatan kemahasiswaan baik sarana prasarana maupun beasiswa untuk para mahasiswanya. Untuk beasiswa itu sendiri, UNIKU menyiapkan berbagai jenis beasiswa diantaranya, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), beasiswa Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), beasiswa UNIKU Peduli, Beasiswa BAZ, beasiswa bidik misi dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“bagi anda yang ingin mendaftar dan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pendaftaran PMB FH UNIKU, bisa datang saja langsung ke Kampus 1 Universitas Kuningan Jalan Cut Nyak Dhien No. 36A Cijoho Kuningan Lantai 2 Gedung Rektorat UNIKU atau bisa lewat home page http://uniku.ac.id/. Bisa juga menghubungi call center 0232-873696,” pungkasnya.

Bupati Kuningan Buka Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum

images/foto_berita/9057IMG_0317.JPG-UNIKU

UNIKU JAYA – Dalam rangka dies natalis ke III Fakultas Hukum Universitas Kuningan menggelar kegiatan seminar nasional dengan tema “Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Penegakan Hukum” di Gedung Student Center “Iman Hidayat” Kampus 1 Universitas Kuningan, Selasa (15/12/2015).

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap, dengan didampingi Kabag Humas Pemda Kuningan, Ketua Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), Wakil Rektor I Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, serta tamu undangan yang hadir.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Haris Budiman,  S.H., M.M mengatakan, bahwa kegiatan dies natalis ini merupakan agenda tahunan yang selalu konsisten diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pada dies natalis tahun ini, pihaknya menyelenggarakan kegiatan yang berbentuk Seminar Nasional tentang pentingnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif penegakan hukum.

Adapun narasumber pada seminar nasional kali ini yaitu Prof. Dr. Munir, M.IT yang merupakan Guru Besar Teknologi Informasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H, M.Hum, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Swadaya Gunung Djati (Uswagati) Cirebon.

“alhamdulillah kegiatan seminar nasional tahun ini sangat banyak pesertanya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Wakil Rektor I Universitas Kuningan Dr. Abdul Muis, M.Si dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin maju dengan sangat pesat. Oleh karena itu, pentingnya diselenggarakan kegiatan seminar nasional seperti ini. Perkembangan teknologi informasi berdampingan dengan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi tersebut.

“seminar nasional penting karena diperlukan pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan dalam segala hal yang sifatnya digital,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendukung kegiatan sosialisasi mengenai pengetahuan yang bersifat Cyber seperti ini. Karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas perkembangan teknologi informasi tersebut, maka diperlukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi seperti kegiatan seminar nasional ini.

“kami mendukung kegiatan sosialisasi tentang pengetahuan teknologi informasi seperti ini,” ungkapnya.

“semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Kuningan khususnya dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” harapnya.

logo kuhp

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

KUNINGAN (CT) – Sekitar 60 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) melakukan studi konstitusi dengan mendatangi langsung gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (09/10).

Rombongan mahasiswa FH Uniku didampingi 2 dosennya, yakni Diding Rahmat SH MH dan Erga Yuhandra SH MH, diterima perwakilan MK sekaligus salah seorang peneliti muda MK, Fajar Laksono Suroso sekaligus menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait tugas pokok dan fungsi serta peran MK.

“Fakultas Hukum Uniku ini berdiri pada tahun 2013, kami baru lahir. Mudah2an silaturahmi ini bisa dijadikan kerjasama antara MK dengan FH Uniku. Kami ingin MK menjadi mitra untuk menjalininformasi terkait berbagaipersidangan serta putusankonstitusi,” kata Diding saat membuka acara dialog.

Sementara, Fajar Laksono Suroso, juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kunjungan para mahasiswa FH Uniku beserta dosennya ke gedung MK. Hal itu menurutnya MK saat ini masih menarik untuk dikenal lebih dekat oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Hukum di Indonesia.

“Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada FH Uniku karena MK dijadikan rujukan studi tour,” tutur Fajar.

Ia melanjutkan, MK merupakan lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi yang berdiri sejak2003. Pada Agustus lalu, MK tepat berusia 12 tahun, seiring dengandisahkannya Undang-undang MK pada2004 dan 2005.

“Di usia ke 12 tahun ini, tidak bisa dipungkiri kalau MK sudah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan demokrasi bagi hukum di Indonesia. Bayangkan bila tidak ada MK, bagaimana jadinya sengketa yang begitu banyak tidak bisa ditangani,” jelas Fajar.

Menurutnya, banyak UU dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945, mengingat UUD1945 ada payung hukum yang paling tinggi. MK kewenangannya mengawal konstitusi melalui menguji UU, apalagi sepanjang ini MK dimata publik menunjukkan kontribusi luar biasa dan layak dipercaya.

Selama 12 tahun ini, lanjutnya, MK telah bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk persidangan jarak jauh, pihaknya menyediakan format video conference sebagai wujud tanggung jawab MK dalam pemberian kemudahan akses bagi pencari keadilan.

“Pemohon yang berada jauh dari Ibu Kota, sekarang tidak perlu lagi hadir di Jakarta untuk mengikuti persidangan. MK telah menyediakan fasilitas yang mudah dalam persidangan jarak jauh, pemohon bisa memanfaatkan video conference,” terang Fajar.

Pada kunjungan itu, Fajar kembali menjelaskan kewenangan MK yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Selain berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,MK juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik.

“Nah, untuk kewajiban MK, yakni memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK hanya memberikan pendapat soal dugaan pelanggaraan yang dilakukan presiden, selanjutnya untuk memberhentikan atau mempertahankan Presiden itu ada pada kewenangan MPR,” jelanya lagi. (sumber cirebontrust)

Prof. Dr. Eman Suparman.,SH,MH berikan Kuliah Umum di FH UNIKU

seminar hukuim kuninganKuningan  – Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang terbelit masalah hukum. Sayangnya, hukum yang diharapkan menjadi panglima di negeri ini, justru masih diselewengkan dan dibolak-balikkan oleh penegaknya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial dan Guru Besar UNPAD Prof. Dr. Eman Suparman SH.MH saat kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan (UNIKU) Sabtu, (04/04). Pelaksanaan kuliah umum dengan tema Mengawal Penegakan Hukum oleh Hakim Supaya Adil dan Bermartabat ini, dihadiri Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH,MH Rektor Universitas Kuningan Dr. skandar., MM , dan Dekan FH UNIKU Haris Budiman.,SH,MM serta dosen dan ratusan mahasiswa.

Lebih lanjut Eman menjelaskan, dalam proses penanganan perkara melibatkan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum yang melibatkan tiga institusi tersebut yang justru merugikan rakyat kecil. Pasalnya institusi ini juga menangani kasus-kasus yang kecil. Seharusnya, kepolisian dan kejaksaan bisa memilah kasus-kasus yang layak dan tidak untuk ditindaklanjuti.

“Polisi bisa saja mendamaikan kasus-kasus kecil secara kekeluargaan. Sehingga, kasus-kasus tersebut tidak selayaknya sampai pengadilan,” kata mantan Ketua KY tersebut, periode ke II pada tahun 2010 – 2012.

Sementara, jaksa dalam menjalankan tupoksinya, melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Jadi, semangatnya menerapkan dan menghukum terdakwa yang berperkara di pengadilan. “Makanya, hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, putusan hakim hendaknya adil bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Eman juga menyinggung soal peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Berkat perjuangan KY maka gaji hakim saat ini sangat layak.

Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama mengaku sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Eman Suparman. Menurutnya, di Indonesia masih sulit mencari kepastian hukum. Sebab, dalam segi pembangunan hukum belum bisa menemukan dan mendapatkan titik yang diharapkan. Artinya, masih banyak aturan hukum yang mengekor pada hukum sebelumnya, Belanda.

Sementara, Rektor Universitas Kuningan Iskandar, mendukung peran Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim. Ia juga menyinggung soal peran Eman Suparman, saat menjadi Ketua Komisi Yudisial, yang secara aktif ikut terlibat dan berperan besar dalam memperjuangkan lahirnya Fakultas Hukum Universitas Kuningan bersama dengan, Surya yang saat itu menjadi anggota DPD RI dari Kuningan. Dia juga mengapresiasi kepada fakultas hukum atas terselenggaranya ini.

“Fakultas hukum harus terus-menerus menunjukkan eksistensinya, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah semacam ini karena fakultas hukum adalah fakultas yang paling muda, saat ini baru dua angkatan,” ungkapnya disela-sela memberikan sambutan dalam acara tersebut. (sumber KY)