Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM

Fakultas Hukum UNIKU boleh berbangga karena Sarana Pengabdian Masyarakat yang di miliki mendapat Akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Di Provinsi Jawa Barat hanya ada 5 (lima) Fakultas Hukum yang mempunyai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM yaitu  1). Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU, 2). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNSIKA Karawang, 3). Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, 4). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unswagati, 5). Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNPAS, demikian disampaikan Ketua PKBH FH UNIKU, Suwari Akhmaddhian.,S.H,M.H. pada Senin 11 Januari 2016.

“proses verifikasi dan akreditasi berjalan cukup panjang mulai pendaftaran pada awal Oktober 2015 sampai dengan pengumuman awal Januari 2016, berdasarkan informasi yang mendaftar ada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Bantuan Hukum yang baru dan yang dinyatakan lulus 21 (dua puluh satu)  Organisasi Bantuan Hukum, adapun indikator penilaian mulai dari sarana prasarana, perkara yang ditangani, jumlah advokat dan para legal sampai dengan akta badan hukumnya, kita cukup optimis karena jumlah advokat yang ada pada kami yaitu lebih dari 5 (lima) orang advokat, PKBH FH UNIKU patut bersyukur kerena di usianya yang baru 3 (tiga) tahun sudah sejajar dengan fakultas-fakultas hukum yang lain di Provinsi Jawa Barat, Kelulusan Akreditasi ini menjadikan kami semakin memperkuat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, selain sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat juga sebagai inkubator mahasiswa dalam pembelajaran mahasiswa melalui proses magang”, kata Suwari menjelaskan.

Kelulusan Akreditasi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan bentuk kepercayaan pemerintah atau negara kepada PKBH khususnya dan Fakultas Hukum UNIKU dan tentu kepercayaan itu harus dijaga dengan menjalankan kegiatan-kegaiatan sesuai dengan standar dari Kementerian, dengan ini diharapkan citivitas akademika FH UNIKU meningkatkan terus prestasi-prestasi pada yang akan datang, demikian disampaikan Dekan FH UNIKU, Haris Budiman.,S.H,M.H.

Fakultas Hukum UNIKU Buka Penerimaan Calon Mahasiswa Baru TA 2016-2017

images/foto_berita/7967947078_804251143054713_766749520208890097_n.jpg-UNIKU

UNIKU JAYA – Memasuki tahun ajaran akademik 2016/2017, Universitas Kuningan (UNIKU) kembali membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, yang merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU Dr. Dikdik Harjadi, M.Si., Senin (04/01/2016).

“penerimaan calon mahasiswa baru UNIKU kembali dibuka. Untuk pendaftarannya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 dimulai dari 04 Januari – 12 Mei 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancara pada 14 Mei 2016. Sedangkan untuk gelombang 2 pendaftarannya dimulai dari 14 Mei – 18 Agustus 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancaranya pada 20 Agustus 2016,” papar Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU.

UNIKU memiliki 5 Fakultas dengan 15 Program Studi yang  semua sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Fakultas Hukum (FH) merupakan salah satu fakultas di UNIKU dengan Program Studinya Ilmu Hukum (S1) membuka kelas reguler pagi dan reguler malam (karyawan). Fakultas Hukum UNIKU di dukung fasilitas Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU yaitu tempat Magang dan Praktek Kemahiran Hukum dan Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran.

Selain itu, Universitas Kuningan juga menyiapkan berbagai fasilitas kegiatan kemahasiswaan baik sarana prasarana maupun beasiswa untuk para mahasiswanya. Untuk beasiswa itu sendiri, UNIKU menyiapkan berbagai jenis beasiswa diantaranya, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), beasiswa Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), beasiswa UNIKU Peduli, Beasiswa BAZ, beasiswa bidik misi dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“bagi anda yang ingin mendaftar dan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pendaftaran PMB FH UNIKU, bisa datang saja langsung ke Kampus 1 Universitas Kuningan Jalan Cut Nyak Dhien No. 36A Cijoho Kuningan Lantai 2 Gedung Rektorat UNIKU atau bisa lewat home page http://uniku.ac.id/. Bisa juga menghubungi call center 0232-873696,” pungkasnya.

Bupati Kuningan Buka Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum

images/foto_berita/9057IMG_0317.JPG-UNIKU

UNIKU JAYA – Dalam rangka dies natalis ke III Fakultas Hukum Universitas Kuningan menggelar kegiatan seminar nasional dengan tema “Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Penegakan Hukum” di Gedung Student Center “Iman Hidayat” Kampus 1 Universitas Kuningan, Selasa (15/12/2015).

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap, dengan didampingi Kabag Humas Pemda Kuningan, Ketua Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), Wakil Rektor I Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, serta tamu undangan yang hadir.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Haris Budiman,  S.H., M.M mengatakan, bahwa kegiatan dies natalis ini merupakan agenda tahunan yang selalu konsisten diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pada dies natalis tahun ini, pihaknya menyelenggarakan kegiatan yang berbentuk Seminar Nasional tentang pentingnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif penegakan hukum.

Adapun narasumber pada seminar nasional kali ini yaitu Prof. Dr. Munir, M.IT yang merupakan Guru Besar Teknologi Informasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H, M.Hum, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Swadaya Gunung Djati (Uswagati) Cirebon.

“alhamdulillah kegiatan seminar nasional tahun ini sangat banyak pesertanya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Wakil Rektor I Universitas Kuningan Dr. Abdul Muis, M.Si dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin maju dengan sangat pesat. Oleh karena itu, pentingnya diselenggarakan kegiatan seminar nasional seperti ini. Perkembangan teknologi informasi berdampingan dengan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi tersebut.

“seminar nasional penting karena diperlukan pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan dalam segala hal yang sifatnya digital,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendukung kegiatan sosialisasi mengenai pengetahuan yang bersifat Cyber seperti ini. Karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas perkembangan teknologi informasi tersebut, maka diperlukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi seperti kegiatan seminar nasional ini.

“kami mendukung kegiatan sosialisasi tentang pengetahuan teknologi informasi seperti ini,” ungkapnya.

“semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Kuningan khususnya dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” harapnya.

logo kuhp

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

KUNINGAN (CT) – Sekitar 60 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) melakukan studi konstitusi dengan mendatangi langsung gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (09/10).

Rombongan mahasiswa FH Uniku didampingi 2 dosennya, yakni Diding Rahmat SH MH dan Erga Yuhandra SH MH, diterima perwakilan MK sekaligus salah seorang peneliti muda MK, Fajar Laksono Suroso sekaligus menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait tugas pokok dan fungsi serta peran MK.

“Fakultas Hukum Uniku ini berdiri pada tahun 2013, kami baru lahir. Mudah2an silaturahmi ini bisa dijadikan kerjasama antara MK dengan FH Uniku. Kami ingin MK menjadi mitra untuk menjalininformasi terkait berbagaipersidangan serta putusankonstitusi,” kata Diding saat membuka acara dialog.

Sementara, Fajar Laksono Suroso, juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kunjungan para mahasiswa FH Uniku beserta dosennya ke gedung MK. Hal itu menurutnya MK saat ini masih menarik untuk dikenal lebih dekat oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Hukum di Indonesia.

“Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada FH Uniku karena MK dijadikan rujukan studi tour,” tutur Fajar.

Ia melanjutkan, MK merupakan lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi yang berdiri sejak2003. Pada Agustus lalu, MK tepat berusia 12 tahun, seiring dengandisahkannya Undang-undang MK pada2004 dan 2005.

“Di usia ke 12 tahun ini, tidak bisa dipungkiri kalau MK sudah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan demokrasi bagi hukum di Indonesia. Bayangkan bila tidak ada MK, bagaimana jadinya sengketa yang begitu banyak tidak bisa ditangani,” jelas Fajar.

Menurutnya, banyak UU dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945, mengingat UUD1945 ada payung hukum yang paling tinggi. MK kewenangannya mengawal konstitusi melalui menguji UU, apalagi sepanjang ini MK dimata publik menunjukkan kontribusi luar biasa dan layak dipercaya.

Selama 12 tahun ini, lanjutnya, MK telah bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk persidangan jarak jauh, pihaknya menyediakan format video conference sebagai wujud tanggung jawab MK dalam pemberian kemudahan akses bagi pencari keadilan.

“Pemohon yang berada jauh dari Ibu Kota, sekarang tidak perlu lagi hadir di Jakarta untuk mengikuti persidangan. MK telah menyediakan fasilitas yang mudah dalam persidangan jarak jauh, pemohon bisa memanfaatkan video conference,” terang Fajar.

Pada kunjungan itu, Fajar kembali menjelaskan kewenangan MK yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Selain berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,MK juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik.

“Nah, untuk kewajiban MK, yakni memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK hanya memberikan pendapat soal dugaan pelanggaraan yang dilakukan presiden, selanjutnya untuk memberhentikan atau mempertahankan Presiden itu ada pada kewenangan MPR,” jelanya lagi. (sumber cirebontrust)

Prof. Dr. Eman Suparman.,SH,MH berikan Kuliah Umum di FH UNIKU

seminar hukuim kuninganKuningan  – Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang terbelit masalah hukum. Sayangnya, hukum yang diharapkan menjadi panglima di negeri ini, justru masih diselewengkan dan dibolak-balikkan oleh penegaknya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial dan Guru Besar UNPAD Prof. Dr. Eman Suparman SH.MH saat kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan (UNIKU) Sabtu, (04/04). Pelaksanaan kuliah umum dengan tema Mengawal Penegakan Hukum oleh Hakim Supaya Adil dan Bermartabat ini, dihadiri Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH,MH Rektor Universitas Kuningan Dr. skandar., MM , dan Dekan FH UNIKU Haris Budiman.,SH,MM serta dosen dan ratusan mahasiswa.

Lebih lanjut Eman menjelaskan, dalam proses penanganan perkara melibatkan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum yang melibatkan tiga institusi tersebut yang justru merugikan rakyat kecil. Pasalnya institusi ini juga menangani kasus-kasus yang kecil. Seharusnya, kepolisian dan kejaksaan bisa memilah kasus-kasus yang layak dan tidak untuk ditindaklanjuti.

“Polisi bisa saja mendamaikan kasus-kasus kecil secara kekeluargaan. Sehingga, kasus-kasus tersebut tidak selayaknya sampai pengadilan,” kata mantan Ketua KY tersebut, periode ke II pada tahun 2010 – 2012.

Sementara, jaksa dalam menjalankan tupoksinya, melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Jadi, semangatnya menerapkan dan menghukum terdakwa yang berperkara di pengadilan. “Makanya, hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, putusan hakim hendaknya adil bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Eman juga menyinggung soal peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Berkat perjuangan KY maka gaji hakim saat ini sangat layak.

Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama mengaku sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Eman Suparman. Menurutnya, di Indonesia masih sulit mencari kepastian hukum. Sebab, dalam segi pembangunan hukum belum bisa menemukan dan mendapatkan titik yang diharapkan. Artinya, masih banyak aturan hukum yang mengekor pada hukum sebelumnya, Belanda.

Sementara, Rektor Universitas Kuningan Iskandar, mendukung peran Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim. Ia juga menyinggung soal peran Eman Suparman, saat menjadi Ketua Komisi Yudisial, yang secara aktif ikut terlibat dan berperan besar dalam memperjuangkan lahirnya Fakultas Hukum Universitas Kuningan bersama dengan, Surya yang saat itu menjadi anggota DPD RI dari Kuningan. Dia juga mengapresiasi kepada fakultas hukum atas terselenggaranya ini.

“Fakultas hukum harus terus-menerus menunjukkan eksistensinya, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah semacam ini karena fakultas hukum adalah fakultas yang paling muda, saat ini baru dua angkatan,” ungkapnya disela-sela memberikan sambutan dalam acara tersebut. (sumber KY)

Informasi PMB Prodi Ilmu Hukum UNIKU Tahun Akademik 2015/2016

pmb-titleInformasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016
Program Studi Ilmu Hukum (S1) FH Universitas Kuningan
Kampus I : Jl. Cut Nyak Dhien No. 36 A Kuningan, Telp/Fax (0232) 874824
Kampus II : Jl. Pramuka No. 67 Kuningan, Telp/Fax (0232) 871982
Home Page : www.fhukum.uniku.ac.id e-mail : hukumuniku@gmail.com
Call Center 0232-6005300 / 085 210 580 424
Waktu Pendaftaran & Seleksi Tes Masuk

Gelombang I

Pendaftaran 5 Januari – 7 Mei 2015
Waktu Senin s.d Sabtu (08.00 s.d 16.00 WIB)
Tes Masuk 09 Mei 2015
Pengumuman 12 Mei 2015
Registrasi 12 Mei – 30 Mei 2015

Gelombang II

Pendaftaran 8 Mei-20 Agustus 2015
Waktu Senin s.d Sabtu (08.00 s.d 16.00 WIB)
Tes Masuk 22 Agustus 2015
Pengumuman 25 Agustus 2015
Registrasi 25 Agustus – 10 September 2015

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN :
1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran
2. Menyerahkan copy ijazah/STTB SLTA yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar
3. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
4. Membayar uang pendaftaran sebesar : Program Sarjana (S1) Rp. 150.000
BIAYA -BIAYA :
1. Uang Registerasi atau Uang Ospek ( Jaket Almamater, Kaos, Buku Panduan, Asuransi, Koperasi, Internet, Ospek dll) Rp. 1.260.000
2. Uang Kuliah S1 Kelas regular pagi / Semester Rp. 900.000 (dibayar pada awal semester masa kontrak kredit)
3. Uang kuliah S1 Kelas reguler sore (Karyawan) / semester Rp. 1.00.000 (dibayar pada awal semester masa kontrak kredit)
4. Uang SKS Rp. 70.000 per sks (paling lambat menjelang Ujian Tengah Semester) contoh : Rp. 70.000 X 20 sks/smt =Rp. 1.400.000/smt
5. Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan atau Uang Gedung S1 (selama kuliah) Rp. 2.750.000 (pembayaran langsung pada tahun pertama dan dapat dicicil)