Author Archives: fhukummyadmin

Bupati Kuningan Buka Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum

images/foto_berita/9057IMG_0317.JPG-UNIKU

UNIKU JAYA – Dalam rangka dies natalis ke III Fakultas Hukum Universitas Kuningan menggelar kegiatan seminar nasional dengan tema “Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Penegakan Hukum” di Gedung Student Center “Iman Hidayat” Kampus 1 Universitas Kuningan, Selasa (15/12/2015).

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap, dengan didampingi Kabag Humas Pemda Kuningan, Ketua Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), Wakil Rektor I Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, serta tamu undangan yang hadir.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Haris Budiman,  S.H., M.M mengatakan, bahwa kegiatan dies natalis ini merupakan agenda tahunan yang selalu konsisten diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pada dies natalis tahun ini, pihaknya menyelenggarakan kegiatan yang berbentuk Seminar Nasional tentang pentingnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif penegakan hukum.

Adapun narasumber pada seminar nasional kali ini yaitu Prof. Dr. Munir, M.IT yang merupakan Guru Besar Teknologi Informasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H, M.Hum, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Swadaya Gunung Djati (Uswagati) Cirebon.

“alhamdulillah kegiatan seminar nasional tahun ini sangat banyak pesertanya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Wakil Rektor I Universitas Kuningan Dr. Abdul Muis, M.Si dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin maju dengan sangat pesat. Oleh karena itu, pentingnya diselenggarakan kegiatan seminar nasional seperti ini. Perkembangan teknologi informasi berdampingan dengan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi tersebut.

“seminar nasional penting karena diperlukan pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan dalam segala hal yang sifatnya digital,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Hamid Suganda, S.Sos, M.Ap dalam sambutannya, mengatakan, bahwa pihaknya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendukung kegiatan sosialisasi mengenai pengetahuan yang bersifat Cyber seperti ini. Karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas perkembangan teknologi informasi tersebut, maka diperlukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi seperti kegiatan seminar nasional ini.

“kami mendukung kegiatan sosialisasi tentang pengetahuan teknologi informasi seperti ini,” ungkapnya.

“semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Kuningan khususnya dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” harapnya.

logo kuhp

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

KUNINGAN (CT) – Sekitar 60 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) melakukan studi konstitusi dengan mendatangi langsung gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (09/10).

Rombongan mahasiswa FH Uniku didampingi 2 dosennya, yakni Diding Rahmat SH MH dan Erga Yuhandra SH MH, diterima perwakilan MK sekaligus salah seorang peneliti muda MK, Fajar Laksono Suroso sekaligus menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait tugas pokok dan fungsi serta peran MK.

“Fakultas Hukum Uniku ini berdiri pada tahun 2013, kami baru lahir. Mudah2an silaturahmi ini bisa dijadikan kerjasama antara MK dengan FH Uniku. Kami ingin MK menjadi mitra untuk menjalininformasi terkait berbagaipersidangan serta putusankonstitusi,” kata Diding saat membuka acara dialog.

Sementara, Fajar Laksono Suroso, juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kunjungan para mahasiswa FH Uniku beserta dosennya ke gedung MK. Hal itu menurutnya MK saat ini masih menarik untuk dikenal lebih dekat oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Hukum di Indonesia.

“Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada FH Uniku karena MK dijadikan rujukan studi tour,” tutur Fajar.

Ia melanjutkan, MK merupakan lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi yang berdiri sejak2003. Pada Agustus lalu, MK tepat berusia 12 tahun, seiring dengandisahkannya Undang-undang MK pada2004 dan 2005.

“Di usia ke 12 tahun ini, tidak bisa dipungkiri kalau MK sudah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan demokrasi bagi hukum di Indonesia. Bayangkan bila tidak ada MK, bagaimana jadinya sengketa yang begitu banyak tidak bisa ditangani,” jelas Fajar.

Menurutnya, banyak UU dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945, mengingat UUD1945 ada payung hukum yang paling tinggi. MK kewenangannya mengawal konstitusi melalui menguji UU, apalagi sepanjang ini MK dimata publik menunjukkan kontribusi luar biasa dan layak dipercaya.

Selama 12 tahun ini, lanjutnya, MK telah bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk persidangan jarak jauh, pihaknya menyediakan format video conference sebagai wujud tanggung jawab MK dalam pemberian kemudahan akses bagi pencari keadilan.

“Pemohon yang berada jauh dari Ibu Kota, sekarang tidak perlu lagi hadir di Jakarta untuk mengikuti persidangan. MK telah menyediakan fasilitas yang mudah dalam persidangan jarak jauh, pemohon bisa memanfaatkan video conference,” terang Fajar.

Pada kunjungan itu, Fajar kembali menjelaskan kewenangan MK yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Selain berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,MK juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik.

“Nah, untuk kewajiban MK, yakni memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK hanya memberikan pendapat soal dugaan pelanggaraan yang dilakukan presiden, selanjutnya untuk memberhentikan atau mempertahankan Presiden itu ada pada kewenangan MPR,” jelanya lagi. (sumber cirebontrust)

Prof. Dr. Eman Suparman.,SH,MH berikan Kuliah Umum di FH UNIKU

seminar hukuim kuninganKuningan  – Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang terbelit masalah hukum. Sayangnya, hukum yang diharapkan menjadi panglima di negeri ini, justru masih diselewengkan dan dibolak-balikkan oleh penegaknya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial dan Guru Besar UNPAD Prof. Dr. Eman Suparman SH.MH saat kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan (UNIKU) Sabtu, (04/04). Pelaksanaan kuliah umum dengan tema Mengawal Penegakan Hukum oleh Hakim Supaya Adil dan Bermartabat ini, dihadiri Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH,MH Rektor Universitas Kuningan Dr. skandar., MM , dan Dekan FH UNIKU Haris Budiman.,SH,MM serta dosen dan ratusan mahasiswa.

Lebih lanjut Eman menjelaskan, dalam proses penanganan perkara melibatkan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum yang melibatkan tiga institusi tersebut yang justru merugikan rakyat kecil. Pasalnya institusi ini juga menangani kasus-kasus yang kecil. Seharusnya, kepolisian dan kejaksaan bisa memilah kasus-kasus yang layak dan tidak untuk ditindaklanjuti.

“Polisi bisa saja mendamaikan kasus-kasus kecil secara kekeluargaan. Sehingga, kasus-kasus tersebut tidak selayaknya sampai pengadilan,” kata mantan Ketua KY tersebut, periode ke II pada tahun 2010 – 2012.

Sementara, jaksa dalam menjalankan tupoksinya, melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Jadi, semangatnya menerapkan dan menghukum terdakwa yang berperkara di pengadilan. “Makanya, hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, putusan hakim hendaknya adil bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Eman juga menyinggung soal peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Berkat perjuangan KY maka gaji hakim saat ini sangat layak.

Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama mengaku sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Eman Suparman. Menurutnya, di Indonesia masih sulit mencari kepastian hukum. Sebab, dalam segi pembangunan hukum belum bisa menemukan dan mendapatkan titik yang diharapkan. Artinya, masih banyak aturan hukum yang mengekor pada hukum sebelumnya, Belanda.

Sementara, Rektor Universitas Kuningan Iskandar, mendukung peran Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim. Ia juga menyinggung soal peran Eman Suparman, saat menjadi Ketua Komisi Yudisial, yang secara aktif ikut terlibat dan berperan besar dalam memperjuangkan lahirnya Fakultas Hukum Universitas Kuningan bersama dengan, Surya yang saat itu menjadi anggota DPD RI dari Kuningan. Dia juga mengapresiasi kepada fakultas hukum atas terselenggaranya ini.

“Fakultas hukum harus terus-menerus menunjukkan eksistensinya, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah semacam ini karena fakultas hukum adalah fakultas yang paling muda, saat ini baru dua angkatan,” ungkapnya disela-sela memberikan sambutan dalam acara tersebut. (sumber KY)

Informasi PMB Prodi Ilmu Hukum UNIKU Tahun Akademik 2015/2016

pmb-titleInformasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016
Program Studi Ilmu Hukum (S1) FH Universitas Kuningan
Kampus I : Jl. Cut Nyak Dhien No. 36 A Kuningan, Telp/Fax (0232) 874824
Kampus II : Jl. Pramuka No. 67 Kuningan, Telp/Fax (0232) 871982
Home Page : www.fhukum.uniku.ac.id e-mail : hukumuniku@gmail.com
Call Center 0232-6005300 / 085 210 580 424
Waktu Pendaftaran & Seleksi Tes Masuk

Gelombang I

Pendaftaran 5 Januari – 7 Mei 2015
Waktu Senin s.d Sabtu (08.00 s.d 16.00 WIB)
Tes Masuk 09 Mei 2015
Pengumuman 12 Mei 2015
Registrasi 12 Mei – 30 Mei 2015

Gelombang II

Pendaftaran 8 Mei-20 Agustus 2015
Waktu Senin s.d Sabtu (08.00 s.d 16.00 WIB)
Tes Masuk 22 Agustus 2015
Pengumuman 25 Agustus 2015
Registrasi 25 Agustus – 10 September 2015

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN :
1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran
2. Menyerahkan copy ijazah/STTB SLTA yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar
3. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
4. Membayar uang pendaftaran sebesar : Program Sarjana (S1) Rp. 150.000
BIAYA -BIAYA :
1. Uang Registerasi atau Uang Ospek ( Jaket Almamater, Kaos, Buku Panduan, Asuransi, Koperasi, Internet, Ospek dll) Rp. 1.260.000
2. Uang Kuliah S1 Kelas regular pagi / Semester Rp. 900.000 (dibayar pada awal semester masa kontrak kredit)
3. Uang kuliah S1 Kelas reguler sore (Karyawan) / semester Rp. 1.00.000 (dibayar pada awal semester masa kontrak kredit)
4. Uang SKS Rp. 70.000 per sks (paling lambat menjelang Ujian Tengah Semester) contoh : Rp. 70.000 X 20 sks/smt =Rp. 1.400.000/smt
5. Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan atau Uang Gedung S1 (selama kuliah) Rp. 2.750.000 (pembayaran langsung pada tahun pertama dan dapat dicicil)

Program Studi Ilmu Hukum S1 Uniku Terakreditasi BAN-PT

Ban ptCitivitas Akedemika Program Studi Ilmu Hukum S1 Uniku harus berbangga karena Program Studi yang belum genap 2 (dua) tahun telah terakreditasi oleh BAN-PT berdasarkan SK. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014. Program Studi Ilmu Hukum S1 Uniku berdiri berdasarkan SK Mendikbud Nomor : 349/E/O/2012 tanggal 03 Oktober 2012 telah dilakukan Visitasi Akreditasi oleh Asesor BAN-PT pada hari Jumat-Sabtu (25-26 April 2014) dua asesor BAN PT yang terdiri dari Arifin Hamid M, Prof., Dr., SH., MH (Universitas Hasanudin) dan H. Muchammad Ichsan, Dr., Lc., MA (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) melakukan visitasi ke Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan hasil penilaian menyatakan Terakreditasi.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan jaminan bahwa  program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
  2. Mendorong  program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
  3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Izin Tambang Kini Lewat Satu Pintu

 ” Arah kebijakan minerba sedang dibahas” Kini pengurusan izin pertambangan mineral dan batubara telah dipangkas. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan pelayanan satu pintu. Artinya, pelaku usaha di sektor tambang cukup mengurus perizinan di satu loket pelayanan.Menurut Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko, pihaknya telah menerapkan kebijakan pemangkasa perizinan di sektor minerba. Ia menjelaskan, pemangkasan itu dilakukan sehingga pemohon kini tidak perlu lagi mendatangi direktorat teknis. Semua pengurusan izin pertambangan mineral dan batubara cukup diurus di satu ruangan.

“Dulu masing-masing pemohon mendatangi direktorat masing-masing. Kini kita satukan perwakilan dari direktorat ke satu ruangan di Ditjen Minerba,” ujarnya, Jumat (16/5).

Upaya penataan birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM juga dirumuskan dalam arah kebijakan minerba. Dalam arah kebijakan itu diramu beberapa substansi, antara lain mengenai orientasi pengelolaan.  Selain itu, arah kebijakan juga menyangkut pengusahaan yang mengatur soal kepemilikan wilayah kerja, pendapatan pemerintah pusat dan daerah serta soal divestasi.

Pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah bertemu dan menyepakati outline arah kebijakan tersebut dengan Kelompok Kerja Kebijakan Pertambanga. Sayangnya, tim penyusun memperkirakan jadwal penyelesaian naskah itu molor dari rencana semula yang diharapkan bisa selesai pada Juni 2014. Tim yang terdiri dari terdiri dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), memperkirakan pembahasan baru dapat tuntas pada Agustus 2014.

Ketua Pokja Kebijakan Pertambangan Perhapi, Budi Santoso, mengungkapkan kini pihaknya tengah menyiapkan subtansi arah kebijakan tersebut, termasuk dengan detailnya. Dalam penyusunan itu, Budi mengatakan ia bersama timnya juga mengundang pakar ekonomi dan tata negara. Hal itu dilakukan untuk merumuskan konsep yang komprehensif.

“Kami juga menggelar workshop dan pleno untuk memperoleh masukan dari stakeholder, baik itu swasta, maupun pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Budi.

Budi mengatakan, arah kebijakan nasional ini akan menjadi payung bagi lembaga baru, maupun  produk-produk hukum di bidang mineral dan batu bara. Menurutnya, secara konsep nanti dokumen yang dibuat akan berkedudukan seperti kebijakan energi nasional. Budi menambahkan, penyusunan arah kebijakan mineral dan batu bara telah tercantum pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Harapannya, agar di masa mendatang ada peningkatan bagi pelaku usaha maupun penduduk sekitar area tambang. Sebab, bila semakin banyak dikuasai asing maka dapat merusak pelaku usaha dalam negeri,” ungkap Budi.

Selain itu, Budi juga mengungkapkan bahwa dalam naskah yang dirumuskan timnya nanti akan membahas soal inventarisasi pengelolaan. Khususnya soal data sumber daya mineral dan batu bara. Menurut Budi, tim menilai bila saat ini data tersebut tidak dikelola dengan benar, sehingga harapannya temuan-temuan baru dapat ditingkatkan.

“Arah kebijakan ini juga akan mengatur bagaimana semua yang telah dirumuskan itu diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, untuk investasi, perizinan dan pengawasan,” pungkasnya. ( hukumonline )