Category Archives: Info Hukum

Izin Tambang Kini Lewat Satu Pintu

 ” Arah kebijakan minerba sedang dibahas” Kini pengurusan izin pertambangan mineral dan batubara telah dipangkas. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan pelayanan satu pintu. Artinya, pelaku usaha di sektor tambang cukup mengurus perizinan di satu loket pelayanan.Menurut Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko, pihaknya telah menerapkan kebijakan pemangkasa perizinan di sektor minerba. Ia menjelaskan, pemangkasan itu dilakukan sehingga pemohon kini tidak perlu lagi mendatangi direktorat teknis. Semua pengurusan izin pertambangan mineral dan batubara cukup diurus di satu ruangan.

“Dulu masing-masing pemohon mendatangi direktorat masing-masing. Kini kita satukan perwakilan dari direktorat ke satu ruangan di Ditjen Minerba,” ujarnya, Jumat (16/5).

Upaya penataan birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM juga dirumuskan dalam arah kebijakan minerba. Dalam arah kebijakan itu diramu beberapa substansi, antara lain mengenai orientasi pengelolaan.  Selain itu, arah kebijakan juga menyangkut pengusahaan yang mengatur soal kepemilikan wilayah kerja, pendapatan pemerintah pusat dan daerah serta soal divestasi.

Pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah bertemu dan menyepakati outline arah kebijakan tersebut dengan Kelompok Kerja Kebijakan Pertambanga. Sayangnya, tim penyusun memperkirakan jadwal penyelesaian naskah itu molor dari rencana semula yang diharapkan bisa selesai pada Juni 2014. Tim yang terdiri dari terdiri dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), memperkirakan pembahasan baru dapat tuntas pada Agustus 2014.

Ketua Pokja Kebijakan Pertambangan Perhapi, Budi Santoso, mengungkapkan kini pihaknya tengah menyiapkan subtansi arah kebijakan tersebut, termasuk dengan detailnya. Dalam penyusunan itu, Budi mengatakan ia bersama timnya juga mengundang pakar ekonomi dan tata negara. Hal itu dilakukan untuk merumuskan konsep yang komprehensif.

“Kami juga menggelar workshop dan pleno untuk memperoleh masukan dari stakeholder, baik itu swasta, maupun pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Budi.

Budi mengatakan, arah kebijakan nasional ini akan menjadi payung bagi lembaga baru, maupun  produk-produk hukum di bidang mineral dan batu bara. Menurutnya, secara konsep nanti dokumen yang dibuat akan berkedudukan seperti kebijakan energi nasional. Budi menambahkan, penyusunan arah kebijakan mineral dan batu bara telah tercantum pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Harapannya, agar di masa mendatang ada peningkatan bagi pelaku usaha maupun penduduk sekitar area tambang. Sebab, bila semakin banyak dikuasai asing maka dapat merusak pelaku usaha dalam negeri,” ungkap Budi.

Selain itu, Budi juga mengungkapkan bahwa dalam naskah yang dirumuskan timnya nanti akan membahas soal inventarisasi pengelolaan. Khususnya soal data sumber daya mineral dan batu bara. Menurut Budi, tim menilai bila saat ini data tersebut tidak dikelola dengan benar, sehingga harapannya temuan-temuan baru dapat ditingkatkan.

“Arah kebijakan ini juga akan mengatur bagaimana semua yang telah dirumuskan itu diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, untuk investasi, perizinan dan pengawasan,” pungkasnya. ( hukumonline )

KY: Pengawasan Hakim MK Sesuai Keadilan Masyarakat

komisi-yudisial-plang-131002bJakarta : Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurahman Sahuri mengatakan, pengawasan KY terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat. Pengawasan itu merupakan pola pikir model hukum yang progresif.”Jika kita mau berpikir model hukum progresif, maka mengembalikan KY mengawasi hakim MK itu lebih sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat. Demi keadilan maka kepastian hukum boleh dikesampingkan,” kata Taufiq ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (16/10/2013).Ia menjelaskan, yang dimaksud kepastian hukum boleh dikesampingkan, artinya norma putusan MK yang melarang KY mengawasinya perlu dikesampingkan. Sebab, KY sebagai lembaga pengawas lebih efektif dan efisien.”Lembaga baru tentu sah-sah saja, tapi apa akan lebih efektif? Apalagi kalau dibuat dengan putusan pimpinan hakim MK, apa rakyat akan percaya dengan kondisi MK saat ini?” ujar Taufiq.Wacana pengawasan MK oleh lembaga eksternal seperti KY muncul ke permukaan setelah KPK menangkap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar terkait dugaan suap dalam sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten.Meski demikian, wacana itu menuai pro dan kontra. Ada pihak yang tidak setuju MK diawasi KY. Sebab selain karena dinilai kurang kredibel, kewenangan KY mengawasi MK juga sudah dinyatakan inkonstitusional sejak 2006. Namun, ada juga pihak yang menyatakan sebaliknya, kewenangan KY mengawasi MK perlu dikembalikan. (liputan6.Mut/Yus)

Pembangunan Tower Cijoho Langgar Perda

IMG_8920Kuningan – Pembangunan tower di Kelurahan Cijoho yang sempat menjadi polemik, ditanggapi akademisi Kuningan, Suwari Akhmaddhian MH. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan  (Uniku), dirinya mendukung langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tegas menghentikan proses pembangunan tower. Ia memandang pembangunan tower di Kelurahan Cijoho telah melanggar peraturan daerah. “Sudah sapatutnya pembangunan tower  telekomunikasi di Kelurahan Cijoho dihentikan. Karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi,” kata Suwari kepada Kuningan News, Sabtu (28/9/2013). Seharusnya ungkap Suwari, pengusaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha umumnya dan khususnya pembangunan menara telekomunikasi, harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kuningan. Dia pun mengapresiasi masyarakat Kelurahan Cijoho karena tidak berbuat anarkis dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan sengketa pembangunan tower. “Kalau sekiranya ada indikasi pemalusan tanda tangan warga, saya menyarankan laporkan saja ke pihak kepolisian. Itu sebagai pembelajaran kepada pengusaha atau perusahaan agar bertindak lebih hati-hati dan sesuai prosedur,” pungkasnya. (sumber ; kuningannews)

Advokat Diminta Aktif Kedepankan Mediasi

jabat tanganKetua Umum Asosiasi Mediator Indonesia John N. Palinggi meminta advokat mendorong para kliennya untuk mengedepankan mediasi dan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya ketimbang berlama-lama berseteru di pengadilan.

Lamanya waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara dijadikan John sebagai alasan untuk memprioritaskan mediasi. “Bisa sampai 16 tahun suatu perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu pun kadang (putusannya) masih tak bisa dieksekusi,” kata John kepada hukumonline usai memberikan sambutan dalam sebuah seminar di Bali, Sabtu (9/2).

Dengan mediasi, lanjut John, kedua pihak yang bersengketa bisa mendapatkan keputusan yang lebih baik dan menguntungkan. (sumber: hukumonline)

Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah

mediasiDari banyaknya perkara yang mencoba mediasi sebagai alternatif pilihan sengketa, baru empat persen yang mencapai kesepakatan damai. Saat ini, banyaknya jumlah perkara yang masuk di peradilan disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak terhadap alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa. Padahal, ada keuntungan yang ditawarkan dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut, yakni mediasi. Banyaknya keunggulan mediasi menjanjikan prospek yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Demikian benang merah yang terungkap dalam seminar mengenai pentingnya mediasi dalam sektor bisnis yang diselenggarakan firma hukum Budidjaja & Associates di Jakarta, Selasa (17/9). Bedasarkan data Mahkamah Agung, tingkat kesuksesan media di Indonesia memang masih tergolong rendah. Dari banyaknya perkara yang mencoba mediasi sebagai alternatif pilihan sengketa, baru empat persen yang mencapai kesepakatan damai. Namun, Wakil Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, menyatakan dirinya optimis mediasi akan menjadi tren pilihan di masa depan. “Ekspektasi untuk masa depan kita mencoba memperbaiki seperti kesuksesan di negara lain. Mengapa negara lain sukses, kita tidak? Tentu ini butuh dukungan para lawyer dan sistem pendidikan hukum,” katanya.

Takdir menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesuksesan mediasi di Indonesia. Biasanya, para pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi menjadi penyebab ketidaksuksesan alternatif penyelesaian sengketa tesebut. elain itu, ada juga pengacara yang tidak mendukung penuh proses mediasi. Takdir juga menilai kesibukan hakim mediator menyelesaikan tugas rutinnya membuat mediasi tak berjalan ideal. Menurut Takdir, untuk meningkatkan kesuksesan mediasi peran hakim perlu dioptimalkan. Ia mencontohkan, di Singapura ada rotasi yang mewajibkan hakim fokus menjadi mediator selama setahun untuk kemudian dipromosikan. “Di Indonesia, para pihak enggan mengeluarkan biaya untuk membayar honor mediator non-hakim, sementara itu hakimnya sibuk sidang,” tandasnya.

Konsultan pasar modal Tony Budidjaja menyampaikan, perlu adanya pengaturan mengenai mediasi yang lebih komprehensif untuk meminimalkan peran pengacara. Diaberpendapat, kesuksesan mediasi benar-benar bergantung para pihak. “Intervensi pengacara dalam proses mediasi harus seminimal mungkin,” ujar Tony. Campbell Bridge, satu-satunya mediator sekaligus arbitrator yang memiliki akreditasi di Indonesia dan Australia, mengingatkan mediasi merupakan proses yang dijalani secara penuh oleh para pihak. Dalam mediasi kontrol proses berada di tangan para pihak. Dengan demikian, para pihak akan mengutarakan masalah yang disengketakan dan mencoba memecahkanya secara mandiri. Sifatnya yang mengutamakan partisipasi aktif para pihak, menurut Campbell, membuat mediasi memiliki fleksibilitas yang cukup ekstrim. Akan tetapi, esensi mediasi yang kolaboratif tidak serta merta membuat mediasi dapat menjadi proses yang hasil akhirnya pasti memenangkan kedua belah pihak.“Para pihak harus realistis. Hasil yang baik biasanya disepakati semua pihak meskipun tidak menyenangkan semuanya,” kata Campbell.

Oleh karena itu, lanjut Campbell, pihak yang bermediasi harus memiliki pikiran terbuka. Mereka harus siap untuk berkompromi. “Kita harus mencari apa definisi menang. Bisa saja, satu pihak memenangkan sengketa. Tapi ingat, untuk itu dia bisa mengorbankan banyak hal karena harus berperkara sampai tiga tahun di pengadilan,” ujarnya. Campbell menambahkan, selama ini mediasi masih kurang populer untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, tidak semua bisnis dapat diselesaikan secara mediasi. Ia mencontohkan, bisnis yang sangat dikejar waktu seperti bisnis konstruksi dan pertambangan, maupun yang menyangkut kriminal dan ketatanegaraan. Selain itu, praktik bisnis yang biasanya lebih menghindari masalah daripada menyelesaikannya secepat mungkin. “Masih banyak orang yang tidak tahu terhadap alternatif selain litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Padahal, mediasi bukan hanya menawarkan kerahasiaan bisnis selama prosesnya. Mediasi juga menghargai perspektif para pihak. Selain itu, risiko dari mediasi sangat minimal dari segi waktu maupun biaya,” pungkasnya. (sumber:hukumonline)

SBY: Bantuan Hukum Belum Banyak Sentuh Warga Miskin

palu hakimPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka rapat kerja nasional bantuan hukum tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta.
Dalam sambutannya, SBY berharap rakernas menghasilkan kebijakan dan langkah strategis dalam pemberian bantuan hukum kepada rakyat, utamanya warga miskin dan awam hukum yang belum memiliki akses terhadap keadilan.
“Melalui Rakernas Bantuan Hukum, kita wujudkan akses terhadap keadilan, yang menjadi tema Rakernas kali ini, saya nilai tepat dan relevan. Tepat, karena bantuan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat yang memiliki atau terlibat dalam masalah hukum,” kata SBY, Jumat (26/7/2013).
Kata dia, akses terhadap keadilan bagi sebagian besar masyarakat kita tidaklah selalu mudah. Keadilan kadang kala hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja.
“Karena itulah, kita harus memberikan akses terhadap keadilan yang lebih luas, karena akses terhadap keadilan merupakan hak masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” terangnya.
SBY menegaskan, peningkatan jaminan hukum bagi masyarakat uga merupakan bagian dari hak-hak universal kemanusiaan yang diakui secara internasional.
“Hak atas bantuan hukum juga telah diterima secara universal. Dunia sepakat bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Bantuan hukum perlu diberikan demi kepentingan keadilan dan kepada mereka yang tidak mampu membayar advokat,” paparnya.
Pemberian bantuan hukum kepada warga negara, sambung dia, merupakan wujud nyata dari implementasi negara kita sebagai negara hukum dan juga keadilan.
“Harus kita akui, selama ini, pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin. Marilah kita instrospeksi. Masyarakat miskin, masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan,” terangnya.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara.
“Khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,” tutupnya. (sumber okezone.com)