Category Archives: Info Kampus

UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Terindeks Sinta Disetarakan Dengan Jurnal Nasional Terakreditasi

Shinta logo

 

 

Kuningan – (08/12/2017) Berdasarkan hasil klasterisasi jurnal nasional yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang diumumkan dalam portal SINTA (Science and Technology Indeks), satu buah jurnal penelitian Faklultas Hukum Universitas Kuningan telah terindeks SINTA dan disetarakan dengan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan juknis Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 karena telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi.

Terindeksnya satu buah jurnal UNIFIKASI ini, diharapkan akan semakin memacu publikasi hasil-hasil penelitian dosen FH UNIKU khususnya dengan jabatan fungsional lektor kepala yang menurut Permenristekdikti No. 20 tahun 2017, Pasal 4, wajib menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Menurut Suwari Akhmaddhian.S.H,M.H, Editor Jurnal UNIFIKASI FH UNIKU, Jurnal tersebut yaitu UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum dengan p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 terindeks SINTA dengan skor SINTA 4 (Q-4), Dekan FH UNIKU, Haris Budiman,S.H,M.H ditempat yang sama menyatakan “bahwa FH UNIKU walaupun baru berusia muda tapi kita konsen terhadap kualitas, ini kesempatan bagi dosen-dosen khususnya bidang ilmu hukum untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal kami”

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), mengklasterisasi 959 jurnal yang telah terdaftar di portal SINTA dan mengklasifikasikan kedalam SINTA 1 hingga SINTA 6 (Q1-Q6), dengan rincian sebagai berikut :

  1. SINTA 1 (Q1) dengan nilai 85 -100, terdiri dari 37 jurnal, adalah jurnal nasional terakreditasi A;
  2. SINTA 2 (Q2) dengan nilai 70 -< 85, terdiri dari 262 jurnal, adalah jurnal nasional terakreditasi B;
  3. SINTA 3 (Q3) dengan nilai 60 -< 70, terdiri dari 133 jurnal;
  4. SINTA 4 (Q4) dengan nilai 50 -< 60, terdiri dari 261 jurnal;
  5. SINTA 5 (Q5) dengan nilai 40 -< 50, terdiri dari 215 jurnal;
  6. SINTA 6 (Q6) dengan nilai 30 -< 40, terdiri dari 51 jurnal.

Link e-journal UNIFIKASI, https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi

 

PKBH FH UNIKU BERIKAN PENYULUHAN HUKUM DI SMAN 1 LEBAKWANGI

IMG-20171103-WA0008

KUNINGAN – Puluhan siswa-siswi SMAN 1 Lebakwangi diberikan penyuluhan tentang Bijak dalam bertindak di Era Digital dengan pemateri dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan (Uniku), Jum’at (03/11). Kegiatan yang digelar di aula sekolah setempat dihadiri H. Dodo Darum., S.Pd.,M.Si yang mewakili Kepala SMAN 1 Lebakwangi, beserta sejumlah guru, Ketua PKBH FH Uniku Suwari Akhmaddhian, SH, MH, dosen FH Gios Adhyaksa, SH, MH serta belasan mahasiswa semester 7 FH Uniku.

Dalam sambutannya, Bapak H. Dodo Darum., S.Pd.,M.Si menyambut baik penyuluhan hukum yang disampaikan FH Uniku kepada para siswanya itu. Menurutnya, pengetahuan sejak dini tentang hukum sejak dini, perlu diterapkan kepada para siswa-siswi sejak dini di tengah maraknya kasus hukum di Indonesia, yang banyak menyita perhatian masyarakat.

“Kami menyambut baik penyuluhan hukum yang diberikan Fakultas Hukum Uniku kepada siswa-siswi kami. Sepanjang 13 tahun ini, baru pertama kali ada penyuluhan hukum yang diberikan Perguruan Tinggi kepada sekolah ini. Kami merasa bangga, karena pengetahuan hukum itu sangatlah penting diberikan kepada siswa-siswi di tengah maraknya kasus hukum yang melanda Indonesia saat ini,” kata H Dodo Darum.

Sementara itu, dalam amanatnya, Dekan FH Uniku Haris Budiman, SH, MH., melalui Ketua PKBH FH Uniku Suwari Akhmaddhian, SH, MH., mengatakan pemahaman hukum tidak hanya cukup diberikan kepada para mahasiswa saja, melainkan sejak dini pengenalannya harus mengena juga kepada pelajar tingkat SMA sederajat. Terlebih saat ini banyak terjadi aksi kenakalan remaja, seperti narkoba dan perkelahian antar pelajar yang mau tidak mau harus berurusan dengan hukum. Penyuluhan hukum sudah dilakukan di berbagai tempat mulai dari desa dan lembaga pemasyarakatan di kabupaten kuningan sampai di desa di kecamatan majalengka. Saat ini dilakukan di SMA 1 Lebakwangi dan bulan lalu sudah dilakukan di MA Mursyidul Falah Cikubangsari

Suwari menambahkan, dari pihak mahasiswa pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi hukum kepada siswa-siswi kelas XI dan XII SMAN 1 Lebakwangi, yang juga didalmnya terdapat pengurus OSIS.

Seperti yang disampaikan Gina Oktaria, ia memaparkan definisi hukum dan memberikan memotivasi agar para pelajar bergairah dengan pelajaran yang dijalani, serta juga pemahaman tentang hukum itu sendiri.

“Hukum selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Hukum itu sendiri adalah sistem pengaturan yang diambil dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi. Sebagai generasi penerus bangsa, di tingkat pelajar SMA ini harus bisa dijadikan landasan penentuan masa depan, karena itu, sebagai siswa harus belajar dari orang-orang sukses yang selalu patuh dan taat pada hukum, materi penyuluhan yang disampaikan berkaitan dengan cara bijak kita dalam berinteraksi dalam dunia digital, apabila dahulu ada adegium mulutmu harimaumu maka diera digital ini sudah berubah menjadi jempolmu harimaumu, karena dalam era digital ini maka cukup dengan jempol konten sudah terkirim di dunia maya, dan apabila konten bertentangan dengan hukum maka sanksi pidana sudah menunggu  berdasarkan UU ITE Nomor 11/2008 Jo 19/2016 ” kata Gina.

Adapun materi yang disampaikan oleh Gios Adhyaksa.,M.H Dosen FH UNIKU yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana dan Bantuan Hukum, masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan hak dalam pendampingan perkara baik secara litigasi maupun non litigasi, untuk posisi sebagai korban tindak pidana maupun tersangka didampingi secara cuma-cuma alias gratis. Semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum.

Fakultas Hukum Uniku Berikan Penyuluhan Hukum di Majalengka

SangiangKUNINGAN – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat, Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, Jum’at (18/8).

Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan di Balai Desa Sangiang tersebut bertemakan  “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk mencegah Tindak Pidana”.

Sebagai pemateri dalam penyuluhan hukum tersebut, terjun langsung Dekan Fakultas Hukum Uniku Haris Budiman SH MH dan Suwari Akhmaddhian SH MH selaku Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Uniku, PKBH FH Uniku merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi Kementrian Hukum dan HAM RI.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, juga dihadiri langsung oleh Kepala Desa Bapak Maman Badrujaman dan Perangat Desa Sangiang dengan peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang berjumlah sekitar 45 orang.

Kepala Desa Sangiang dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada pihak FH Uniku yang telah bersedia datang langsung dari kuningan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desanya.

Pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum yang sangat banyak manfaatnya itu.

“Kegiatan ini merupakan program kerja mahasiswa KKN Uniku dari Kelompok 35 yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Uniku untuk penyelenggaran kegiatan penyuluhan hukum di sini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PKBH FH Uniku menyatakan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Sangiang merupakan akhir kegiatan penyuluhan hukum marathon yang sudah dilakukan oleh PKBH mulai dari Desa Sunia Baru, Desa Sunia, Desa Darmalarang, Desa Girimulya, Desa Hegarmanah dan yang terakhir adalah Desa Sangiang dan pemateri dari penyuluhan hukum adalah Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Uniku, Suwari Akhmaddhian SH MH mengungkapkan untuk mewujudkan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan sarana memberikan pengetahuan di bidang hukum dan pendampingan hukum.

Dekan FH Uniku, Haris Budiman.,S H,M H. menyatakan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat desa-desa di Kecamatan Banjaran perlu diberikan pengetahuan hukum agar mengetahui upaya-upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“PKBH FH Uniku siap untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, bantuan hukum baik dalam kegiatan Litigasi di pengadilan maupun Non Litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, pembuatan draf perjanjian serta yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan PKBH merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi:, katanya

Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU

Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dinilai punya posisi yang seimbang apabila rencana Freeport menggugat Indonesia ke forum arbitrase internasional jadi ditempuh. Namun, posisi setara ini dibatasi sepanjang konteksnya mengenai kepatuhan atas kontrak karya yang disepakati pertama kali sejak tahun 1967 serta perubahannya.
Staf pada Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Hak Asasi Manusia, Ifdhal Kasim, mengatakan bahwa bila selama ini Freeport berpegang pada kontrak karya dengan pemerintah Indonesia dan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan terkait operasi pertambangan, maka Freeport sejatinya telah melanggar sendiri kesepakatan yang tercantum dalam kontrak karya generasi II (dikenal dengan istilah kontrak karya pembaruan) yang ditekan tahun 1991 silam.

“Tetapi di KK generasi ke-II, Freeport nyatakan divestasi 51% dengan tahapan-tahapan tertentu,” kata Ifdhal di Jakarta akhir Februari kemarin.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperlukan supaya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ditegakkan, dan pemerintah dapat mengatur secara tegas pengelolaan minerba yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, salah satunya divestasi hingga mencapai 51%. (Baca Juga: Holding BUMN Pertambangan ‘Modal’ Ambil Alih Divestasi Freeport)

Boleh dibilang, skema divestasi yang diatur PP Nomor 1 Tahun 2017 benar-benar baru. Bahkan, skema ini berlaku juga buat setiap pemegang IUP dan IUPK, termasuk pemegang saham yang melakukan tahap eksplorasi serta tahap operasi produksi yang dimiliki atau dikuasai penanam modal asing. Mereka wajib melakukan divestasi secara bertahap paling sedikit 51% dari total sahamnya sejak akhir tahun kelima sesuai tahun produksi.

“Kalau mereka (Freeport) sebut pemerintah tidak patuh dengan Kontrak Karya, itu keliru,” tambah Ifdhal yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM Periode (2007-2010;2010-2012).

Skema Divestasi PP Nomor 1 Tahun 2017
Tahun Produksi Persentase Divestasi Minimal
(dari Total Saham)
Tahun ke-6 20%
Tahun ke-7 30%
Tahun ke-8 37%
Tahun ke-9 44%
Tahun ke-10 51%
Penawaran itu harus dilakukan paling lambat 90 hari sejak lima tahun setelah dikeluarkan IUP OP tahap penambangan badan usaha. Sebagai pengingat, sebelumnya, ketentuan divestasi dilakukan dengan skema penawaran yang berbeda bergantung pada dua hal, yakni apakah pemegang IUP OP atau IUPK OP melakukan sendiri kegiatan pengolahan atau pemurnian atau tidak dan metode penambangan yang berbeda. (Baca Juga: 3 Komponen Penting Kebijakan Divestasi Saham Perusahaan Tambang)

Mesti diingat, saham yang didivestasikan harus ditawarkan kepada pihak Indonesia, khususnya pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD dan badan usaha swasta nasional. Dalam setiap penawaran, pemerintah pusat merupakan pihak yang didahulukan. Baru setelah pemerintah pusat tidak bersedia, maka badan usaha yang melakukan divestasi menawarkan sahamnya secara berjenjang pertama kepada Pemda, kedua kepada BUMN/BUMD, dan ketiga baru kepada badan usaha swasta nasional.

Menjadi menarik, bagaimana sebetulnya kedudukan kontrak karya dan ketentuan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam melihat konteks Freeport dan Pemerintah Indonesia?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya untuk tambang tembaga dan emas tanggal 7 April 1967 dengan Freeport Indonesia Incorporated. Kontrak tersebut diperpanjang dengan kontrak karya atau contract of work yang ditandatangani tanggal 30 Desember 1991 dengan PT Freeport Indonesia yang merupakan penerus dari Freeport Indonesia Incorporated sebagai kontraktor.

Perlu dicatat, pada awalnya, kendala dalam perundingan Freeport dengan Pemerintah Indonesia adalah belum adanya bentuk kontrak pertambangan yang sudah baku. Mula-mula, pihak Departemen Pertambangan menawarkan suatu bentuk kontrak pertambangan mirip dengan Kontrak Bagi Hasil yang telah berlaku untuk usaha perminyakan asing. Kontrak ini ternyata tidak sesuai dengan operasi pertambangan mineral yang memerlukan dana investasi yang jauh lebih besar dengan masa pengembalian modal yang lebih panjang daripada usaha perminyakan.

Bob Duke dari Freeport, kemudian menyusun suatu Kontrak Karya yang sedikit banyak merupakan persilangan antara model kontrak minyak yang berlaku sebelum Kontrak Bagi Hasil diterapkan di Indonesia dan model konsesi pertambangan sebagaimana berlaku di masa Hindia Belanda. (Baca Juga: Mencermati Konstitusionalitas Kebijakan Hilirisasi Mineral)

Pada prinsipnya, kontrak karya merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, di mana Freeport ditunjuk sebagai kontraktor dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan tembaga dan emas di wilayah tertentu di Papua. Artinya, kontrak karya itu sebagai undang-undang yang mengikat sebagaimana asas pacta sunt servanda yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya.

Dasar hukum yang menjadi acuan waktu itu adalah UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1967 mengatur bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967 mengatur bahwa pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dengan mengadakan perjanjian (kontrak karya). Teknis pembuatan kontrak karya itu sendiri boleh dikatakan menyerupai proses penyusunan undang-undang. Pemohon mengusulkan kontrak karya ke Menteri ESDM. Lalu, Menteri ESDM menugaskan Dirjen Minerba untuk membentuk tim negosiasi yang kemudian hasil negosiasi tersebut dimintakan pendapat dari instansi terkait.

Paling tidak, instansi terkait yang dimintakan pendapat di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, serta Pemprov dan Kabupaten. Selanjutnya, Menteri ESDM berkonsultasi dengan DPR untuk memperoleh persetujuan. Bila disetujui, kontrak karya tersebut diajukan ke Presiden.

Kemudian, kontrak karya itu ditandatangani oleh pemohon dan Menteri ESDM atas nama Presiden RI. Nantinya, kontrak karya tersebut ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden RI. Kontrak karya itu dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bilamana terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku. Oleh karena penyusunan kontrak karya itu serupa dengan undang-undang, maka kedudukan kontrak karya disetarakan dengan undang-undang bagi pihak yang bersepakat.

Setelah ditemukannya Grasberg yang memiliki cadangan yang sangat besar, maka diperlukan investasi yang sangat besar sehingga Freeport kala itu merasa butuh kepastian hukum untuk operasi di Grasberg. Alhasil, lahirlah kontrak karya generasi II (kontrak karya II) yang disahkan pemerintah tahun 1991 silam. Sejatinya, kontrak karya ini bukanlah perpanjanan kontrak karya generasi I melainkan kontrak karya yang betul-betul baru.

Negosiasi berjalan hampir 2,5 tahun diikuti konsultasi dengan DPR. Dalam prosesnya, kontrak karya generasi II ini juga mendapat perhatian dari banyak kalangan mulai dari pengamat ekonomi, ahli hukum, ahli pertambangan, tokoh masyarakat Papua, hingga sejumlah organisasi profesi. Pembaruan kontrak karya ini dianggap sebagai bentuk koreksi atas kontrak karya generasi I tahun 1967. Saat itu, Indonesia dinilai mendapat keuntungan lebih besar dari kehadiran Freeport.

Kesepakatan yang dirujuk terkait perpanjangan kontrak karya dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) kontrak karya Freeport. Dalam pasal ini, disepakati jangka waktu awal kontrak karya yang telah disepakati adalah 30 tahun sejak tanggal ditandatangani, yakni berakhir 30 Desember 2021. Selain itu, Freeport berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut untuk dua kali sepuluh tahun berturut-turut.

Pasal 31 ayat (1) Kontrak Karya

Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.

Di tengah berjalannya kontrak karya, pemerintah mengundangkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Rezim kontrak karya tidak lagi dikenal dalam undang-undang ini. Sebaliknya, UU Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai mekanisme pertambangan. Dengan kata lain, pasca aturan ini berlaku 12 Januari 2009, tidak mungkin ada kontrak karya baru ataupun perpanjangan kontrak.

Sementara, untuk kontrak karya yang telah berlangsung, tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir namun harus tetap disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Nomor 4 Tahun 2009 itu berlaku. Lantas, bagaimana dengan klausula yang menyatakan bahwa kontraktor dapat melakukan perpanjangan kontrak, seperti yang disepakati dalam kontrak karya Freeport? dan hal ini pun tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009.

Namun, dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disinggung mengenai perpanjangan kontrak karya (Saat ini diperbaharui dengan PP Nomor 1 Tahun 2017). Pasal 112B PP Nomor 77 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi diberikan Menteri ESDM setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri ESDM. Permohonan itu harus diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya tersebut berakhir.

Tepat pada 9 Juli 2015, Freeport mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya kepada pemerintah Indonesia. Surat ini pun sudah direspons melalui surat tanggapan Nomor 6665/05/MEM/2015 tertanggal 11 September 2015. Menariknya, mengenai perpanjangan tersebut ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tanggal 25 Juli 2014 antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. (Baca Juga: Enam Poin Kesepakatan Renegoisiasi Kontrak Karya dengan Freeport)

MoU tersebut memuat enam klausula yang wajib dipenuhi Freeport sebelum mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, antara lain pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, penyesuaian luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, penerimaan Negara, divestasi, dan persyaratan administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. (Baca Juga: SBY Terbitkan Keppres Tim Evaluasi Kontrak Karya)

Prasyarat ini sebelumnya tidak disepakati dalam Pasal 31 ayat (1) kontrak karya. Lantas, menimbulkan pertanyaan paling tidak apakah MOU ini mengikat para pihak? tentunya mesti dikaji. Namun yang pasti, dalam MoU ini disebutkan bahwa: “Para Pihak mengakui bahwa Nota Kesepamahan ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana tercantum dalam KK”. (Baca Juga: Freeport Teken MoU Renegoisiasi Kontrak)

MoU antara Freeport dan Indonesia*

“2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi awal KK, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan untuk jangka waktu 1 x 10 (sepuluh) tahun. Dengan mempertimbangkan investasi yang telah dan akan ditanamkan melalui pengembangan Tambang Bawah Tanah dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi ketentuan Pasal 170 UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka menjamin tersedianya pasokan konsentrat dalam jangka panjang, maka Perusahaan wajib memenuhi kewajibannya dalam amandemen KK sebagai berikut: (a) pengolahan dan pemurnian dalam negeri, (b) kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang-barang dan jasa dalam negeri, (c) penyesuaian luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, (d) penerimaan Negara, (d) divestasi, dan (f) persyaratan administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Sepanjang Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan Pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja terkait kewajibankewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan menyampaikan perhatian-perhatiannya dengan memberikan pemberitahuan dan waktu yang wajar kepada Perusahaan untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi perhatian, Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan kelanjutan operasi Perusahaan secara tidak wajar.”

*Diringkas

Dengan adanya sejumlah ketentuan diatas, pemegang kontrak karya, seperti Freeport misalnya secara tidak langsung dibatasi untuk melakukan perpanjangan kontrak sepanjang merujuk ke dalam kontrak karya Freeport. Namun, jika pemerintah tetap memperpanjang kontrak karya, baik kontrak karya dalam arti sebenarnya ataupun dalam pengertiannya IUPK Operasi Produksi Perpanjangan, berakibat pemerintah akan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Sebaliknya, ada juga kecenderungan pemerintah melanggar kontrak karya sepanjang kontrak karya tersebut mengatur mengenai perpanjangan. Mesti diingat, pelanggaran terhadap kontrak karya merupakan breach of contract. Dalam konteks Freeport, Pasal 21 kontrak karya diatur bahwa pelanggaran terhadap kontrak diselesaikan melalui rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan pada arbitrase United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

                                                  ARTICLE 21
SETTLEMENT OF DISPUTES

1.    The Government and the Company hereby consent to submit all disputes between the Parties hereto arising, before or after termination hereof, out of this Agreement or the application hereof or the operations hereunder, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations hereunder, for final settlement, either by conciliation, if the Parties wish to seek an amicable settlement by conciliation, or to arbitration. Where the Parties seek an amicable settlement of a dispute by conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules contained in resolution 35/52 adopted by the United Nations General Assembly on 4 December, 1980 and entitled “Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law” as at present in force. Where the Parties arbitrate, the dispute shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on 15 December, 1976 and entitled “Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law” as at present in force. The foregoing provisions of this paragraph do not apply to tax matters which are subject to the jurisdiction of Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board of Taxes). The language to be used in conciliation and arbitration proceedings shall be the English language, unless the Parties otherwise agree.

2.    Before the Government or the Company institutes an arbitration proceeding under the UNCITRAL Arbitration Rules, it will use its best endeavors to resolve the dispute through consultation and use of administrative remedies; provided that the Company shall not be obligated to pursue any such remedies for more than one hundred and twenty days after it has notified the Government of an impending dispute if such remedies involve a request or application to the Government or any of its departments or instrumentalities.

Sebelumnya, aktivis dan pegiat tambang, Hendrik Siregar menilai Freeport tidak bisa membawa masalah ini ke forum arbitrase internasional. Menurutnya, kontrak karya generasi ke-2 Freeport dan pemerintah Indonesia telah jelas menyepakati bahwa forum arbitrase dapat dipilih sepanjang kedua belah pihak sepakat membawa ini ke arbitrase. Artinya, bila pemerintah Indonesia tidak sepakat menyelesaikan lewat arbitrase, maka forum ini tidak bisa ditempuh.

“UNCITRAL bisa dipakai kalau dua pihak (Freeport dan Pemerintah Indonesia) sepakat,” sebut Hendrik yang juga mantan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) akhir Februari kemarin di Jakarta.

Kata Hendrik, Pasal 21 kontrak karya menyebut bahwa setiap pelanggaran kontrak (breach of contract) wajib diselesaikan melalui rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan arbitrase UNCITRAL. Hendrik menegaskan, Freeport sendiri dari segi kedudukan cukup lemah lantaran melanggar ketentuan divestasi dan smelter dalam kontrak karya. Dalam kontrak karya generasi ke-2 yang diteken tahun 1991, Freeport sepakat akan melakukan divestasi 51% tahun 2011 dan menyerahkan kepada pemeritah.

Tapi apa yang terjadi, Hendrik menyebutkan bahwa tahun 2014 Freeport dan pemerintah menandatangai Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya mengamandemen isi kontrak karya mengenai divestasi dari 51% menjadi 30%. Selanjutnya, mengenai smelter. Kata Hendrik, Freeport berencana membangun pabrik pemurnian mineral di Gresik, Jawa Timur. Namun, kontrak karya yang disepakati jauh silam itu hanya terkait tembaga. Padahal, Freeport juga menambang selain tembaga seperti emas yang tentunya itu juga punya konsekuensi terhadap kewajiban pembangunan smelter. “PTFI melanggar UU Minerba dan Kontrak Karya,” sebutnya.

Pengajar Hukum Bisnis Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Khamami Zada, menilai perubahan rezim dari kontrak karya menjadi rezim perizinan pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 punya sejumlah konsekuensi. Pertama, dari aspek hubungan hukum, bersifat publik dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara, bukan hukum perdata. Kedua, dari aspek penerapan hukum dilaksanakan oleh pemerintah, bukan kedua belah pihak.

Kemudian yang ketiga, tidak berlaku pilihan hukum. Keempat, sengketa diajukan ke PTUN, bukan arbitrase internasional. Kelima, hak dan kewajiban Pemerintah RI lebih besar. Keenam, sumbernya adalah peraturan perundang-undangan, bukan kontrak. Dan ketujuh, akibatnya bersifat sepihak, bukan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Khamami, UU Minerba memberikan arah yang jelas tentang keberlakuan Kontrak Karya. Pasal 169 UU Minerba menyatakan: (a) bahwa Kontrak Karya yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan (b) ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan.

Ketentuan Pasal 169 di atas sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam pengertian sebaliknya, jika bertentangan, maka perjanjian menjadi batal. Namun demikian, menurut Khamami, dengan menggunakan asas pacta sunt servanda, maka Pemerintah RI tunduk pada asas mengikatnya perjanjian sehingga Pemerintah RI tidak bisa memaksakan secara sepihak untuk mengubah Kontrak Karya Freeport dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, termasuk sejumlah isu strategis dalam Undang-undang ini, yaitu:

1.    Luas wilayah dibatasi maksimal 100.000 hektare dan maksimal 25.000 hektare untuk wilayah operasi (Pasal 83).
2.    Perpanjangan kontrak paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang masing-maisng 10 tahun. Pemegang izin operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 kali harus mengembalikan wilayah operasinya kepada Pemerintah RI (Pasal 83)
3.     Penerimaan negara dalam bentuk besaran royalty sebesar 4 persen untuk tembaga, 3,75 persen untuk emas, dan 3,25 persen untuk perak dari harga jual.
4.    Kewajiban divestasi mulai berlaku setelah perusahaan berproduksi selama 5 tahun kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta nasional (Pasal 79 dan 112).
5.    Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun pabrik pengolahan (smelter) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral (Pasal 79, 102, 103, 104, 124).
6.    Kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri (Pasal 141)
Sekilas Tentang si Penasehat Hukum
Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketika itu, pemerintah Orde Baru membuka hubungan dengan dunia barat, setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan akibat suasana politik dalam negeri. Sejak itu, terbuka kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, yakni Papua.

Namun, dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Satu hal yang perlu dicatat, sepak terjang Freeport di Indonesia tak lepas dari nama Ali Budiardjo. Kisah ini tertuang dalam buku berjudul “Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I, Membangun Tambang di Ujung Dunia”.

Dalam buku itu ditulis, setelah adanya UU No.1 Tahun 1967, Freeport memulai usaha pendekatan dan Julius Tahija, Manager Indonesia dari perusahaan minyak Texaco diminta bantuannya untuk mengatur pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang saat itu menjabat Menteri Pertambangan & Minyak Indonesia. Julius Tahija adalah mantan militer sekutu di masa Perang Dunia II yang mempunyai nama baik di Amerika. Sebab, ia mampu mempertahankan operasi perusahaan minyak Amerika-Texaco di tahun-tahun yang amat sulit semasa rezim Orde Lama.  Freeport kemudian meminta Tahija mencari seorang penasehat hukum dan diusulkan Ali Budiardjo, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, kemudian Kepala Biro Perencanaan Nasional.

Ali Budiardjo adalah lulusan Rechtshogeschool di Jakarta. Pada 1937, ia menggondol gelar Meester in de Rechten.  Ketika ditunjuk sebagai penasehat hukum Freeport Indonesia, pada waktu itu Ali baru saja menjadi wiraswasta baru, yakni mendirikan kantor penasihat hukum, setelah sebelumnya meraih gelar magister dalam ilmu Manajemen Industrial di Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat. Freeport menjadi klien pertama dari kantor penasihat hukum itu. Kantor hukum itu dikenal dengan nama ABNR (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro).

(sumber ; Hukumonline)

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM

Fakultas Hukum UNIKU boleh berbangga karena Sarana Pengabdian Masyarakat yang di miliki mendapat Akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Di Provinsi Jawa Barat hanya ada 5 (lima) Fakultas Hukum yang mempunyai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM yaitu  1). Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU, 2). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNSIKA Karawang, 3). Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, 4). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unswagati, 5). Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum  FH UNPAS, demikian disampaikan Ketua PKBH FH UNIKU, Suwari Akhmaddhian.,S.H,M.H. pada Senin 11 Januari 2016.

“proses verifikasi dan akreditasi berjalan cukup panjang mulai pendaftaran pada awal Oktober 2015 sampai dengan pengumuman awal Januari 2016, berdasarkan informasi yang mendaftar ada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Bantuan Hukum yang baru dan yang dinyatakan lulus 21 (dua puluh satu)  Organisasi Bantuan Hukum, adapun indikator penilaian mulai dari sarana prasarana, perkara yang ditangani, jumlah advokat dan para legal sampai dengan akta badan hukumnya, kita cukup optimis karena jumlah advokat yang ada pada kami yaitu lebih dari 5 (lima) orang advokat, PKBH FH UNIKU patut bersyukur kerena di usianya yang baru 3 (tiga) tahun sudah sejajar dengan fakultas-fakultas hukum yang lain di Provinsi Jawa Barat, Kelulusan Akreditasi ini menjadikan kami semakin memperkuat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, selain sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat juga sebagai inkubator mahasiswa dalam pembelajaran mahasiswa melalui proses magang”, kata Suwari menjelaskan.

Kelulusan Akreditasi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan bentuk kepercayaan pemerintah atau negara kepada PKBH khususnya dan Fakultas Hukum UNIKU dan tentu kepercayaan itu harus dijaga dengan menjalankan kegiatan-kegaiatan sesuai dengan standar dari Kementerian, dengan ini diharapkan citivitas akademika FH UNIKU meningkatkan terus prestasi-prestasi pada yang akan datang, demikian disampaikan Dekan FH UNIKU, Haris Budiman.,S.H,M.H.

Fakultas Hukum UNIKU Buka Penerimaan Calon Mahasiswa Baru TA 2016-2017

images/foto_berita/7967947078_804251143054713_766749520208890097_n.jpg-UNIKU

UNIKU JAYA – Memasuki tahun ajaran akademik 2016/2017, Universitas Kuningan (UNIKU) kembali membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, yang merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU Dr. Dikdik Harjadi, M.Si., Senin (04/01/2016).

“penerimaan calon mahasiswa baru UNIKU kembali dibuka. Untuk pendaftarannya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 dimulai dari 04 Januari – 12 Mei 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancara pada 14 Mei 2016. Sedangkan untuk gelombang 2 pendaftarannya dimulai dari 14 Mei – 18 Agustus 2016 dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancaranya pada 20 Agustus 2016,” papar Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNIKU.

UNIKU memiliki 5 Fakultas dengan 15 Program Studi yang  semua sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Fakultas Hukum (FH) merupakan salah satu fakultas di UNIKU dengan Program Studinya Ilmu Hukum (S1) membuka kelas reguler pagi dan reguler malam (karyawan). Fakultas Hukum UNIKU di dukung fasilitas Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UNIKU yaitu tempat Magang dan Praktek Kemahiran Hukum dan Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran.

Selain itu, Universitas Kuningan juga menyiapkan berbagai fasilitas kegiatan kemahasiswaan baik sarana prasarana maupun beasiswa untuk para mahasiswanya. Untuk beasiswa itu sendiri, UNIKU menyiapkan berbagai jenis beasiswa diantaranya, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), beasiswa Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), beasiswa UNIKU Peduli, Beasiswa BAZ, beasiswa bidik misi dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“bagi anda yang ingin mendaftar dan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pendaftaran PMB FH UNIKU, bisa datang saja langsung ke Kampus 1 Universitas Kuningan Jalan Cut Nyak Dhien No. 36A Cijoho Kuningan Lantai 2 Gedung Rektorat UNIKU atau bisa lewat home page http://uniku.ac.id/. Bisa juga menghubungi call center 0232-873696,” pungkasnya.