logo kuhp

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

Karya Wisata, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU Kunjungi MK

KUNINGAN (CT) – Sekitar 60 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) melakukan studi konstitusi dengan mendatangi langsung gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (09/10).

Rombongan mahasiswa FH Uniku didampingi 2 dosennya, yakni Diding Rahmat SH MH dan Erga Yuhandra SH MH, diterima perwakilan MK sekaligus salah seorang peneliti muda MK, Fajar Laksono Suroso sekaligus menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait tugas pokok dan fungsi serta peran MK.

“Fakultas Hukum Uniku ini berdiri pada tahun 2013, kami baru lahir. Mudah2an silaturahmi ini bisa dijadikan kerjasama antara MK dengan FH Uniku. Kami ingin MK menjadi mitra untuk menjalininformasi terkait berbagaipersidangan serta putusankonstitusi,” kata Diding saat membuka acara dialog.

Sementara, Fajar Laksono Suroso, juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kunjungan para mahasiswa FH Uniku beserta dosennya ke gedung MK. Hal itu menurutnya MK saat ini masih menarik untuk dikenal lebih dekat oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Hukum di Indonesia.

“Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada FH Uniku karena MK dijadikan rujukan studi tour,” tutur Fajar.

Ia melanjutkan, MK merupakan lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi yang berdiri sejak2003. Pada Agustus lalu, MK tepat berusia 12 tahun, seiring dengandisahkannya Undang-undang MK pada2004 dan 2005.

“Di usia ke 12 tahun ini, tidak bisa dipungkiri kalau MK sudah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan demokrasi bagi hukum di Indonesia. Bayangkan bila tidak ada MK, bagaimana jadinya sengketa yang begitu banyak tidak bisa ditangani,” jelas Fajar.

Menurutnya, banyak UU dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945, mengingat UUD1945 ada payung hukum yang paling tinggi. MK kewenangannya mengawal konstitusi melalui menguji UU, apalagi sepanjang ini MK dimata publik menunjukkan kontribusi luar biasa dan layak dipercaya.

Selama 12 tahun ini, lanjutnya, MK telah bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk persidangan jarak jauh, pihaknya menyediakan format video conference sebagai wujud tanggung jawab MK dalam pemberian kemudahan akses bagi pencari keadilan.

“Pemohon yang berada jauh dari Ibu Kota, sekarang tidak perlu lagi hadir di Jakarta untuk mengikuti persidangan. MK telah menyediakan fasilitas yang mudah dalam persidangan jarak jauh, pemohon bisa memanfaatkan video conference,” terang Fajar.

Pada kunjungan itu, Fajar kembali menjelaskan kewenangan MK yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Selain berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,MK juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik.

“Nah, untuk kewajiban MK, yakni memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK hanya memberikan pendapat soal dugaan pelanggaraan yang dilakukan presiden, selanjutnya untuk memberhentikan atau mempertahankan Presiden itu ada pada kewenangan MPR,” jelanya lagi. (sumber cirebontrust)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *